Masyarakat dari Provinsi Aceh, yang selama ini berobat ke negara tetangga, Malaysia dan Singapura, cukup tinggi. Itu artinya, cukup banyak uang dari Aceh yang mengalir ke negara lain, untuk sektor kesehatan tersebut.
Warga Aceh yang berobat ke Penang, Malaysia atau ke Singapura, tidak selalu dari kalangan menengah atas. Tapi dari hampir semua tingkat sosial ekonomi.
Dalam suatu kesempatan bertemu calon investor, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan, potret perkembangan Aceh secara makro hari ini cukup membanggakan. Untuk itu dia menawarkan calon investor untuk mau menanam investasinya di Aceh dalam bidang kesehatan.
Hal itu disebabkan adanya penurunan kesenjangan pendapatan, penurunan pengangguran dan kemiskinan. Tren tersebut, menjadi hal yang patut dibanggakan Aceh.
Nova Iriansyah mengatakan itu saat menyampaikan pemaparannya pada kegiatan Penjajakan Minat Pasar/Market Sounding untuk proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Zainoel Abidin Aceh, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (30/7/2019).
“Dengan tren tersebut, tentunya kita semakin yakin bahwa program kerja pemerintah terkait dengan 15 program unggulan Aceh Hebat, akan berhasil dan benar-benar serius mengutamakan bidang kesehatan. Dalam hal ini tercermin pada pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD),” ujar Nova di hadapan para investor yang hadir.
Dia menjelaskan, posisi pelayanan kesehatan dalam 15 progam unggulan pemerintah dalam program Aceh Hebat menjadi fokus utama Pemerintah Aceh. Sebab, kata dia, sumber daya manusia yang baik, akan ditunjang dengan pelayanan kesehatan yang baik pula.
“Karena itu, 15 program tersebut akan diwujudkan dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Aceh Seujahtra (JKA Plus). Salah satunya adalah peningkatan sarana, prasarana dan kualitas pelayanan RSU Zaeonal Abidin,” jelas dia.
Kegiatan Penjajakan Minat Pasar/Market Sounding untuk proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Zainoel Abidin Aceh, dilaksanakan dalam rangka mendorong partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pemerintah Provinsi Aceh bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Persero.
Adapun lingkup yang direncanakan menggunakan skema KPBU pada RSUD Zainoel Abidin adalah mencakup pembangunan gedung rumah sakit, penyediaan alat kesehatan dan sistem informasi RS (SIMRS), pemeliharaan gedung, alat kesehatan dan SIMRS, jasa kebersihan dan keamanan serta penggantian alat kesehatan.
Proyek ini rencananya akan menggunakan skema pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) dengan indikasi nilai Capital Expenditure (CAPEX) Rp1,5 – Rp2,0 triliun selama 17 tahun (termasuk 2 tahun masa konstruksi).
Market Sounding ini merupakan salah satu kelanjutan dari penandatanganan perjanjian penugasan proyek RSUD Zainoel Abidin antara Kementerian Keuangan RI c.q Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dengan PT PII dan penandatanganan perjanjian pelaksanaan fasilitas proyek RSUD Zainoel Abidin antara Pemerintah Provinsi Aceh c.q Gubernur Aceh dengan PT PII, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2019.
Direktur Utama PT PII, Armand Hermawan mengatakan, PT PII telah diberikan kepercayaan oleh Kementerian Keuangan RI dan Pemerintah Provinsi Aceh untuk memberikan fasilitas penyiapan dan pendampingan transaksi pada proyek RSUD Zainoel Abidin, yang merupakan proyek kesehatan pertama dengan menggunakan proyek skema KPBU Syariah.
“Sebagai pemberi penjaminan pemerintah, PT PII senantiasa menunjukkan bahwa skema KPBU merupakan strategi dan solusi yang sangat efektif dalam meraih sasaran pembangunan secara lebih cepat dan tentunya dengan tata kelola yang baik,” jelasnya.
Dia melanjutkan, melalui pelaksanaan Market Sounding tersebut, Herman berharap akan banyak calon investor yang tertarik sehingga proyek ini dapat segera terlaksana.
“Dan sesuai mandatnya, PT PII siap untuk memberikan penjaminan dalam upaya mendukung program Pemerintah Aceh dalam meningkatkan pelayanan kesehatan melalui skema KPBU,” jelas Armand. (Adv)
