Kutacane – Ketua Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRK Aceh Tenggara Tgk Samsuariadi mengatakan pembentuan pansus untuk mengukur kinerja organisasi perangkat daerah dalam wujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
“Karena itu, kami menjadwalkan ulang rapat dengan salah satu organisasi perangkat daerah,” kata Tgk Samsuariadi di Kutacane, Selasa (12/5/2020).
Pernyataan tersebut dikemukakan Tgk Samsuariadi menangkap informasi di media sosial terkait komentar masyarakat yang menilai pembentukan pansus DPRK Aceh Tenggara hanya untuk maksud tertentu.
Tgk Samsuariadi mengatakan pembentukan pansus untuk mengevaluasi program-program Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang telah dikerjakan dan tertuang dalam laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara.
Politisi Partai Golkar tersebut mengatakan pembentukan pansus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Pasal 67 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Selanjutnya, Pasal 71 Ayat (2) menyatakan kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan satu kali dalam satu tahun, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
“Secara prinsip, laporan keterangan pertanggungjawaban merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang telah dilaksanakan oleh kepala daerah kepada masyarakat yang direpresentasikan oleh DPRK, sesuai dengan dokumen perencanaan kegiatan yang telah tertuang dalam rencana kerja pemerintah kabupaten,” kata Tgk Samsuariadi.
Tgk Samsuariadi yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRK ACEH Tenggara mempertanyakan tindak Lanjut program pembangunan jembatan kota menuju pajak pagi yang sampai saat ini belum ada kejelasannya.
Kendala ini jelas mengganggu percepatan sarana transportasi perekonomian rakyat, sehingga dinas terkait ini diharapkan dapat lebih serius terhadap kejelasannya, kata Tgk Samsuariadi.
Anggota Pansus 1 DPRK Aceh Tenggara Gabe Martua Tambunan mempertanyakan serapan serta realisasi APBK murni yang sudah direalisasikan terhadap sasaran program pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara.
Lain halnya T Dedi Faisal. Anggota DPRK Aceh Tenggara ini menyatakan bahwa pada saat Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara dilantik telah memberikan amanah terhadap visi dan misinya kepada DPRK Aceh Tenggara selaku wakil rakyat.
Menurut T Dedi Faisal, dalam pencapaian visi dan misi tersebut tentu akan tertuang dan dituangkan dalam rencana kerja dan rencana strategi terhadap program yang tersusun.
“Kami selaku wakil rakyat sering ditanya masyarakat karena kami juga adalah bagian dari pemerintahan daerah. Karena itu, kami mempertanyakan salah satu visi misi Bupati adalah peningkatan infrastruktur publik,” kata T Dedi Faisal.
Politisi Partai Aceh ini menegaskan bahwa pelaksanaan pansus melalui dengar pendapatan terhadap LKPJ Pemerintah Daerah Aceh Tenggara adalah untuk kebaikan pemerintah daerah dan rakyat Aceh Tenggara.
“Kegagalan eksekutif adalah kegagalan legislatif juga. Dan kegagalan legislatif adalah kegagalan eksekutif juga. Sebab itu, kami mempertanyakan sudah sejauh mana pencapaian target terhadap salah satu bagian dari visi dan misi tersebut,” kata T Dedi Faisal.
Anggota Pansus 1 DPRK Aceh Tenggara lainnya, Luhut Simanjuntak juga mempertanyakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara tentang memperkokoh kerukunan keagamaan
“Kami menilai anggaran untuk merealisasikan visi dan misi ini yang dialokasikan di organisasi perangkat daerah tidak sesuai dengan tupoksinya,” kata Luhut Simanjuntak yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRK Aceh Tenggara. ***
