Aceh menjadi salah satu dari lima provinsi di Indonesia yang dinilai berhasil dalam menangani permasalahan konflik sosial pada tahun 2019.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Aceh, Mahdi Effendi mengatakan, hasil penilaian itu adalah sejarah baru bagi Provinsi Aceh.
Sebab menurutnya, baru kali ini Aceh mendapat penghargaan Lima Terbaik sebagai salah satu provinsi yang mampu menangani dan menyelesaikan konflik sosial tahun 2019.
“Tentunya kita bersyukur atas capaian ini. Dari tahun ke tahun kita terus berupaya agar peringkat ini terus naik. Dari peringkat delapan hingga peringkat kelima,” kata Mahdi Effendi.
Dalam kaitan itu, Pemerintah Aceh meraih penghargaan dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, sebagai salah satu provinsi terbaik dalam penanganan konflik sosial.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Jenderal TNI (Purn), Dr. H. Wiranto didampingi Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, yang diterima Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, saat acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Tahun 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Kamis (16/5/2019).
“Kita masuk peringkat lima terbaik Penangangan Konflik Sosial Tahun 2019. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kebangpol Aceh yang sudah bekerja sangat baik sehingga mendapatkan penghargaan ini,” ujar Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, usai menerima penghargaan tersebut.
Mengangkat tema, Sinergitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Dalam Rangka Merekatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pasca Pemilu Serantak 2019, Rakor tersebut dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Jenderal TNI (Purn) Wiranto.
Peserta rakornas terdiri dari Sekertaris Daerah Provinsi, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi, Kabinda, Karo Ops Polda, As Ops Kodam/Kasi Ops Korem, Asintel kejati, Bupati/Wali kota, Kaban/Kakan Kesbangpol Kabupaten/Kota dan Kabid Wasnas dan Kesbangpol Provinsi se-Indonesia.
Dalam pemaparannya, Wiranto mengajak seluruh elemen pemerintah untuk meredam konflik di daerah masing-masing. Gunanya agar tidak menimbulkan konflik nasional.
“Pusat dan daerah bersinergi untuk mencegah adanya indikasi atau kecenderungan atau resiko konflik sosial dengan menyelesaikan permasalahannya di tempat masing-masing,” ujarnya. (Adv)
