Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pemerintah Aceh melakukan launching e-Katalog Rumah Layak Huni (RTL) sebagai langkah inovasi pengadaan barang/jasa.
Lauching e Katalog RLH yang dilakukan di Hermes Hotel Palace, Rabu malam (28/8/2019), diklaim sebagai langkah out of the box dalam perencanaan dan menjalankan program pembangunan.
Dalam sambutan yang disampaikan Sekda Aceh, Taqwallah, mewakili Plt Gubernur Aceh, menyebutkan, eKatalog sebagai contoh inovasi yang menjadi terobosan dalam rangka meningkatkan transparansi pengadaan barang/jasa secara profesional, kompeten dan berintegritas.
“Melalui penerapan program ini diharapkan akan
menumbuh-kembangkan peran serta penyedia lokal Aceh
termasuk UMKM, yang pada gilirannya akan memajukan
sektor swasta di Aceh,” kata Sekda Aceh, Taqwallah.
Selain itu, penerapan ekatalog lokal ini juga diyakini
akan mendorong efektivitas belanja dan efisiensi
penggunaan anggaran sebagaimana diamanatkan dalam
Perpres No. 54 Tahun 2018, Tentang Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi, serta termasuk pula dalam Rencana
Aksi Pencegahan Korupsi yang selalu diawasi dan disupervisi oleh KPK.
“Karena itu, di samping memudahkan kegiatan
pengadaan untuk pembangunan rumah layak huni, program
ini juga mempersempit celah bagi pihak yang ingin
melakukan penyelewengan atau pun kecurangan,” tambahnya.
Dengan program ini pula, maka prioritas unggulan ‘Aceh
Seuniya’, yakni pembangunan rumah layak huni bagi kaum
dhuafa yang sempat tersendat sebelumnya, dapat dilanjutkan.
“Insya Allah dengan kerja keras serta kerja cerdas
kita semua, target pembangunan rumah dhuafa sebanyak
30.000 di tahun 2022 dapat tercapai,” lanjutnya.
Untuk mendukung upaya tersebut, kata Sekda Aceh, meminta kepada Kepala Unit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memanfaatkan e-katalog, sesuai dengan spesifikasi yang telah disiapkan.
Menurut Pemeritah Aceh, program ini merupakan yang pertama di Indonesia, karenanya layak disebut sebagai pelopor. Pemerintah berharap program ini bisa dijalankan dengan baik sehingga menjadi role model bagi daerah lainnya di Indonesia.
“Selain itu perlu juga dipahami bahwa program ini merupakan
permulaan dari upaya kita untuk menerapkan modernisasi
pengadaan, terutama perbaikan sistem pengadaan di Aceh,” tambahnya lagi.
Untuk itu, ke depan Plt Gubernur Aceh berharap jajaran Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) di seluruh Aceh, dapat terus berbenah dan meningkatkan kapasitas dirinya.
“Secara bersama-sama kita mendorong agar seluruh UKPBJ
dalam Provinsi Aceh mampu dan layak memperoleh level
3 atau level pro aktif, demi tercapainya pengadaan barang/
jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan,
sehingga terwujud kesejahteraan dan kemakmuran bagi
masyarakat Aceh,” ujarnya. (Ria/i)
