Calang (Waspada Aceh) – Bupati Aceh Jaya, T. Irfan TB mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti surat dari Plt Gubernur Aceh perihal penyelesaian lahan pertanian bagi Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Tapol/Napol dan korban konflik.
Hal tersebut disampaikannya kepada waspadaaceh.com saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (13/9/2019), terkait adanya surat ederan dari Plt Gubernur Aceh kepada para bupati/wali kota se Aceh tersebut.
Hingga hari ini, lanjutnya, secara kedinasan pihaknya belum menerima surat dimaksud, tapi sudah mengetahuinya dari beberapa media. Pemerintahan Aceh Jaya menyambut baik permintaan Plt Gubernur Aceh tersebut, kata Irfan.
“Jika surat edaran dimaksud sudah kita terima, kita akan menindaklanjuti dengan cara berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk dengan panglima KPA wilayah Aceh Jaya,” ucapnya
Menurut Irfan, sebelumnya sudah pernah dilakukan pengadaan lahan pertanian kepada para kombatan di Desa Panggong Kecamatan Krueng Sabee dan satu titik lagi di Kecamatan Sampoiniet.
Tahun ini, lanjut Irfan, pihaknya berencana akan mengatur kembali pola pengadaan lahan pertanian tersebut dengan cara berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan dan juga dengan pihak KPA itu sendiri.
“Kita ingin berikan lahan siap jadi kepada para kombatan dan warga korban konflik. Karena kalau kita kasih lahan kosong serta bibitnya, dikhawatirkan tidak jalan. Jadi kita ingin para kombatan terima lahan pertanian yang sudah jadi,” papar Irfan.
Semenatar itu, untuk lahan yang sudah pernah digarap pada masa sebelumnya, juga akan inventarisir kembali supaya kedepan lahan pertanian tersebut bisa bermanfaat bagi para kombatan di Aceh Jaya.
“Dalam minggu ini kami akan duduk, baik penyelesaian lahan kombatan yang lama maupun untuk pengadaan lahan yang baru untuk tahun depan,” pungkas Bupati Irfan.
Muslem D, Ketua DPRK Aceh Jaya saat diminta tanggapannya oleh wasapadaaceh.com di ruangannya, menyampaikan jika dia sangat mendukung perihal adanya surat edaran Plt. Gubernur Aceh tersebut.
Menurutnya, kegiatan yang dimaksud untuk menginvetarisir ulang bantuan kepada kombatan GAM sehingga terdata dengan baik sejauh mana mantan GAM sudah terbantu oleh pemerintah.
“Kalau sudah didata, jadi sudah tau sejauh mana mereka sudah terbemberdayakan ekonominya,” pungkas Muslem. (Zammil)
