Aceh Utara (Waspada Aceh) – Saat musim tanam November 2026 tiba, hamparan sawah di Gampong Mane Tunong, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, mulai berubah wajah. Setelah sekitar satu tahun lahan itu ‘tidur’ akibat banjir bandang akhir 2025, tanah yang sempat tertimbun lumpur itu, kini mulai kembali dibajak petani.
Asap knalpot traktor terdengar bersahutan di udara pagi, tanda kehidupan perlahan pulih kembali ke lahan seluas 43,5 hektare tersebut. Faisal, Keuchik Mane Tunong, menatap pemandangan itu dengan rasa syukur.
“Sudah setahun kami tidak bersawah. Begitu ada traktor bantuan ini, kami langsung turun ke ladang. Sudah dua pekan ini kami membajak tanah,” ceritanya.
Kehadiran satu unit traktor bantuan Ditjen Holtikultura Kementerian Pertanian, mengubah segalanya. Sebelumnya, petani harus menyewa traktor milik pribadi dengan biaya yang memberatkan. Kini, desa memberikan subsidi sehingga ongkos membajak jauh lebih terjangkau.
“Dengan adanya traktor ini, ongkos membajak sawah bisa kami turunkan. Biaya yang dikeluarkan petani lebih murah,” jelas Faisal.
Dengan satu traktor bantuan ditambah satu traktor pribadi yang masih disewa, kebutuhan memang belum terpenuhi sepenuhnya. Faisal berharap pemerintah pusat dapat menambah unit traktor dan mesin panen padi.
“Selama ini mesin panen harus didatangkan dari luar dan biayanya mahal. Mohon dibantu, Pak,” pintanya.
Bantuan 86 Unit Alsintan ke Aceh Utara
Bantuan yang diterima Mane Tunong, adalah bagian dari dukungan pemerintah pusat bagi pemulihan pertanian pascabencana. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara, Siti Aisyah Br Ginting, merinci total 86 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) telah disalurkan ke kabupaten tersebut.
Sebanyak 76 unit terdiri atas 12 mesin panen padi, 42 traktor roda dua, sembilan traktor roda empat, dan 13 traktor berantai. Sepuluh unit lainnya diserahkan langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat kunjungan ke Gampong Pinto Makmur pada Januari 2026.
Kementerian Pertanian telah meluncurkan program rehabilitasi sawah rusak ringan dan sedang di tiga provinsi Sumatera sejak 15 Januari 2026, dengan alokasi anggaran sekitar Rp336 miliar.
Bencana akhir November 2025 merusak 98.002 hektare sawah di tiga provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dan wilayah terdampak luasnya 53 kabupaten/kota. Di mana Aceh menyumbang kerusakan terluas yakni 54.233 hektare. Khusus di Aceh Utara, sawah rusak ringan dan sedang mencakup 8.237 hektare.
Pekerjaan berjalan dengan skema padat karya, petani sendiri yang membersihkan lahannya dan menerima upah dari pemerintah pusat.
“Rakyat yang bekerja di lahannya sendiri. Upahnya dibayar oleh pusat. Jadi mereka memperoleh penghasilan sambil memulihkan sawah,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Di tingkat kecamatan, bantuan juga merata sampai ke kelompok tani. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Muara Batu, Rahmat Kartolo, menjelaskan, satu traktor tangan mampu membajak 1–2 hektare per hari. Tiga unit pompa air berukuran enam inci telah diserahkan kepada kelompok tani di Panigah, Pinto Makmur, dan Ulee Madon.
“Dipakai bersama, biaya sewa berkurang jauh. Air lebih lancar mengalir ke sawah,” kata Rahmat. Mesin penanam padi yang baru tiba diharapkan mulai beroperasi pada musim tanam berikutnya.
Bagi M. Yusuf, petani di Teupin Banja yang mengelola 20 hektare lahan, traktor bantuan yang diterimanya telah meringankan beban kerja secara nyata. “Sangat membantu pengolahan tanah. Hasil panen tetap baik, tapi tenaga dan biaya jauh lebih hemat,” ucapnya.
Ia menambahkan petani juga masih butuh mesin panen padi, karena jumlahnya masih sedikit. “Itu yang sangat dibutuhkan sekarang. Kalau alat pengolahan tanah, saya kira sudah cukup.”
40.908 Hektare Sawah Dipulihkan Bertahap
Pemulihan lahan pertanian ini telah tertuang secara dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau Renduk PRRP Sumatera 2026–2028, yang menargetkan rehabilitasi 40.908 hektare sawah di Aceh, terdiri atas 27.483 hektare rusak ringan dan 13.425 hektare rusak sedang. Langkahnya mencakup pembersihan endapan lumpur, perbaikan pematang dan saluran irigasi, penyediaan benih dan sarana produksi, serta pendampingan teknis bagi petani.
Renduk PRRP merupakan dokumen yang disahkan melalui Keputusan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2026. Dokumen tersebut menjadi panduan bagi pemerintah dalam proses rehabilitasi pascabencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan sektor pertanian adalah tulang punggung pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.
“Semua kebutuhan, jalan, jembatan, sekolah, sawah, tambak, sudah dihitung dan dimasukkan ke dalam Rencana Induk. Itulah pegangan kita untuk memulihkan secara bertahap selama tiga tahun ke depan,” ujar Tito saat kunjungan kerjanya ke Pidie Jaya.
Tito menekankan pembagian peran yang jelas antara pusat dan daerah: yang mampu ditangani pemerintah kabupaten/kota, kerjakanlah. Yang membutuhkan dukungan pusat, sampaikan ke Satgasnas untuk dikoordinasikan lintas kementerian.
“Jangan ada yang tertinggal. Sawah yang hidup kembali berarti harapan keluarga yang hidup kembali pula. Itulah inti dari pemulihan yang sesungguhnya,” tambahnya.
Kini, traktor di Mane Tunong terus berputar. Di balik kebisingan mesin itu ada harapan bagi anak-anak agar tidak lagi harus meninggalkan desa karena sawah mati. Agar padi kembali menguning tepat waktu. Agar harga gabah tidak lagi tergerus biaya sewa alat yang mahal. (*)
