Jakarta — Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol), Firli Bahuri, terpilih menjadi ketua baru KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) lewat penunjukan langsung, tanpa voting di Komisi III DPR RI di Jakarta, Jumat dinihari.
Firli terpilih setelah para anggota dewan melakukan voting lima komisioner baru KPK. Setelah itu, mereka menskors rapat pleno untuk menentukan nama ketua baru KPK lewat musyawarah.
“Berdasarkan diskusi dan musyawarah seluruh fraksi hadir, dihadiri kapoksi dan perwakilan fraksi-fraksi, menyepakati untuk jabatan pimpinan Ketua KPK masa bakti 2019-2023 sebagai ketua yang pertama adalah Firli Bahuri,” kata Ketua Komisi III DPR RI, Azis Syamsuddin, ketika membacakan hasil voting di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat dinihari (13/9/2019).
Sebagaimana dikutip dari laman cnnindonesia.com, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Erma Suryani Ranik menganggap penolakan publik terhadap Ketua KPK yang baru, Irjen Firli Bahuri sebagai hal yang biasa.
Erma menyampaikan, pihaknya tak bisa membuat keputusan yang menyenangkan semua pihak. Namun dia mengklaim keputusan jajaran baru KPK adalah yang terbaik.
“Ya biasalah, namanya pemilihan ada pro kontra, kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Saya udah bilang, lima pimpinan ini komposisinya paling baik, sesuai undang-undang,” kata Erma setelah penetapan lima komisioner KPK.
Erma menyebut Firli dipilih menjadi ketua berdasarkan urutan perolehan suara. Kapolda Sumatera Selatan itu meraih dukungan dari seluruh anggota Komisi III DPR yang berjumlah 56 orang.
Dia berharap Firli dan komisioner KPK lainnya bisa menjalankan rencana yang sudah dipaparkan di uji kepatutan dan kelayakan. Erma juga menegaskan tugas mereka adalah melaksanakan aturan yang akan berlaku.
“Tugasnya tidak ada tugas lain, yaitu jalankan Undang-undang KPK itu,” tutur dia.
Sebelumnya, setelah melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan, Komisi III DPR menggelar voting untuk memilih lima dari sepuluh capim KPK.
Firli Bahuri terpilih dengan 56 suara, Alexander Marwata 53 suara, Nawawi Pomolango 50 suara, Nurul Ghufron 51 suara, dan Lili Pintauli Siregar mendapatkan 44 suara.
Firli dipilih menjadi Ketua KPK melalui diskusi tanpa voting. Bahkan pemilihan dilakukan lewat rapat tertutup yang durasinya hanya sekitar lima menit.
Karier Firli dihabiskan pada Korps Bhayangkara. Dia pernah mengemban berbagai jabatan selama mengabdi di jajaran Polri, di antaranya Kapolres Persiapan Lampung Timur dan Wakapolres Lampung Tengah (2001), Kasat III/Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya (2005), Kapolres Kebumen (2006), Kapolres Brebes (2007), dan Wakapolres Metro Jakarta Pusat (2009).
Dia juga pernah menjabat sebagai Asisten Sespri Presiden (2010), Dirreskrimsus Polda Jateng (2011), Ajudan Wapres RI (2012), Wakapolda Banten (2014), Karodalops Sops Polri (2016), Wakapolda Jawa Tengah (2016), Kapolda Nusa Tenggara Barat (2017), dan Kapolda Sumatra Selatan (2019).
Sebelum menjadi Kapolda Sumatera Selatan, Firli pernah menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK pada 2018.
Firli dalam beberapa waktu terakhir menjadi nama yang paling disorot karena dianggap sarat kepentingan ketika mengikuti seleksi Capim KPK. Menurut data milik pegiat antikorupsi, Saor Siagian, 500 pegawai KPK merasa keberatan soal keikutsertaan Firli dalam seleksi Capim KPK karena masalah dugaan pelanggaran etik.
Kehadiran Firli ramai-ramai ditolak berbagai pihak, mulai dari LSM hingga pegiat antikorupsi, termasuk dari elemen pegawai KPK sendiri. Para pegawai KPK enggan bersedia jika Firli menjadi pimpinan mereka.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengirimkan sepuluh nama capim KPK ke DPR untuk diikutkan dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR.
Nama-nama tersebut merupakan hasil seleksi capim KPK yang dilaksanakan panitia seleksi pilihan Jokowi. Seleksi sudah digelar sejak 5 Juli 2019. (*)
