Takengon (Waspada Aceh) – Kabar gembira mewarnai halaman Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah, Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Sebanyak 21 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) bantuan pemerintah pusat, resmi diserahkan kepada kelompok tani di kabupaten subur ini, yang setahun lalu sempat berduka diterjang bencana banjir bandang.
Iwan Sejahtera, Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah, menyambut kedatangan bantuan ini dengan rasa syukur.
“Tadi sekitar pukul 10.00 WIB, kami bersama Bapak Bupati Aceh Tengah menyerahkan langsung bantuan alsintan kepada kelompok tani se-Kabupaten Aceh Tengah. Ini merupakan realisasi dari Kementerian Pertanian, atas usulan yang kami sampaikan dari berbagai kelompok tani di masyarakat,” ujarnya.
Alsintan diserahkan terdiri dari 5 unit traktor roda empat, 2 unit traktor roda dua, 1 unit traktor crawler, 5 unit combine harvester berukuran besar, dan 8 unit power thresher. Masing-masing alat memiliki fungsi saling melengkapi, dari pengolahan tanah, pemanenan, hingga pemisahan gabah dari tangkainya.
“Harapan kita, bantuan ini dapat meringankan pekerjaan petani, mempercepat pengolahan lahan, meningkatkan efisiensi panen, dan mendongkrak hasil produksi. Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Menteri Pertanian, kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga dukungan ini semakin memudahkan petani di Aceh Tengah,” tambah Iwan.
Iwan juga menegaskan, alsintan ini tidak boleh diperjualbelikan, melainkan harus dikelola bersama melalui mekanisme sewa yang hasilnya digunakan untuk perawatan jangka panjang.
Petani Merasakan Langsung Manfaatnya
Bagi Supiandi, Ketua Kelompok Tani Didisen Bengi di Kampung Toweren Toa, Kecamatan Lut Tawar, bantuan ini sangat tepat waktu. Kelompoknya menerima satu unit traktor crawler.
“Lahan kami juga terdampak bencana tahun lalu. Kami merasa sangat bersyukur, pemerintah hadir membantu kami. Dengan alsintan ini, insyaallah kesejahteraan petani akan meningkat,” katanya.
Kelompok yang beranggotakan sekitar 15–16 orang itu berjanji alat tersebut akan dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, tidak akan dijual belikan.
Kerusakan dan Anggaran Pemulihan
Angka kerusakan lahan pertanian pascabencana hidrometeorologi pada November 2025 di Aceh Tengah tercatat cukup besar yakni 12.638 hektare lahan kopi terdampak, 4.100 hektare lahan cabai, dan 2.787 hektare lahan persawahan.
Secara nasional, bencana merusak 94.742 hektare sawah di tiga provinsi terdampak, 57.171 hektare di Aceh, 31.128 hektare di Sumatera Utara, dan 6.443 hektare di Sumatera Barat.
Pemulihan sektor pertanian menjadi prioritas dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau Renduk PRR Sumatera 2026–2028. Kementerian Pertanian menerima tambahan anggaran belanja sebesar Rp2,62 triliun, di mana Rp792,56 miliar dialokasikan khusus untuk rehabilitasi sawah di tiga provinsi. Rinciannya, Rp420,55 miliar untuk Aceh, Rp333,89 miliar untuk Sumatera Utara, dan Rp38,11 miliar untuk Sumatera Barat.
Enam Bulan Lagi Evaluasi
Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga menyerahkan bantuan sekaligus menyampaikan pesan tegas kepada para penerima.
“Bantuan ini harus dirawat dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Dalam enam bulan ke depan, kami akan lakukan evaluasi. Jika tidak terawat atau tidak digunakan dengan benar, alsintan ini akan kami alihkan kepada kelompok lain yang lebih siap menjaganya,” tegasnya.
Bupati juga meminta penyuluh pertanian aktif mendampingi kelompok tani, bukan hanya mendata kebutuhan, tetapi memastikan alat benar-benar berfungsi di ladang dan sawah. Pendataan ulang kelompok tani yang belum mendapat bantuan diminta selesai sebelum akhir November 2026.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengingatkan pentingnya mempercepat penyerapan anggaran pemulihan di seluruh daerah terdampak.
“Jangan sampai dana dipakai untuk keperluan lain atau sengaja ditahan menjadi SiLPA agar diluncurkan tahun depan. Itu tidak boleh. Gunakanlah untuk rakyat, dan kami akan pantau itu,” tegasnya dalam konferensi pers 9 November 2026.
Tito mencontohkan, sementara beberapa daerah telah merealisasikan di atas 90 persen, masih ada kabupaten yang realisasinya belum bergerak sama sekali. Berdasarkan pemantauan Satgas PRR, realisasi TKD Tambahan di Sumatera, ada daerah dengan realisasi tertinggi mencapai 54 persen, sementara ada yang baru 5 persen.
Di Sumatera Utara, Kabupaten Asahan mencatatkan realisasi tertinggi mencapai 60 persen. Namun, Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Toba masih mencatatkan realisasi 0 persen. Sementara di Aceh, Kabupaten Pidie telah merealisasikan 93 persen TKD Tambahan, tapi sebaliknya Kabupaten Bireuen masih mencatatkan realisasi 0 persen.
Penyaluran alsintan di Aceh Tengah adalah satu contoh nyata, anggaran sudah ada, peralatan sudah di tangan, dan petani sudah siap turun ke ladang. Langkah berikutnya sederhana, menjaga alat, mengerjakan lahan, dan memanen hasil pertaniannya. (*)
