Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pemko Banda Aceh akan melelang pengelolaan bangunan kuliner pinggir sungai (River Walk) Peunayong. Lelang akan dibuka pada Selasa besok, 16 Agustus 2022, kepada pihak yang berminat mengelola kawasan itu.
“Proses pelelangan akan dimulai pada tanggal 16 Agustus 2022 dan diharapkan pada tanggal 30 Agustus 2022 dapat dilakukan penandatanganan kontrak, Insha Allah,” kata Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (Kadiskopukmdag) Kota Banda Aceh, M Nurdin, kepada Waspadaaceh.com, Senin (15/8/2022).
Nurdin menjelaskan skema pengelolaan adalah sistem sewa dengan 8 unit bangunan serta area terbuka. Pengelola juga dibolehkan mempercantik termasuk memperkokoh struktur bangunan di sana.
‘’Objek bangunan kuliner yang dilelang terdiri dari 8 unit bangunan beserta area terbuka. Limit lelang terendah 90 juta per tahun dan setiap tahunnya mengalami kenaikan sebesar 10% dari nilai sewa tahun berjalan dengan masa sewa 5 tahun serta dapat diperpanjang,” ujar Nurdin.
Nurdin menjelaskan, untuk proses pemilihan pengelola pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan penunjukan dan menetapkan Panitia Pemilihan Mitra Pemanfaatan Bangunan Kuliner Tepi Kali (River Walk) Peunayong. Panitia pemilihan juga telah menyiapkan semua dokumen dan tahapan proses pemilihan pengelola bangunan kuliner tersebut dengan baik.
Nurdin mengajak kepada warga dan pengusaha Aceh yang berminat. Kawasan itu bisa dikelola menjadi ikon Kota Banda Aceh juga nantinya.
“Calon pengelola dapat melihat persyaratannya pada dokumen pemilihan pada tanggal 16 Agustus 2022 melalui link diskopukmdag.bandaacehkota.go.id,” jelasnya.
Dia menuturkan proses pemilihan pengelola bangunan kuliner River Walk ini merupakan salah satu upaya Pemko untuk memaksimalkan pemanfaatan barang milik daerah sekaligus sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Banyak pedagang yang nantinya akan tertampung untuk berjualan di lokasi tersebut dan kawasan Peunayong nantinya akan lebih maju.
Sebagaimana diketahui, river walk di bantaran Kreung Aceh itu dibangun dengan biaya cukup besar, mencapai puluhan miliar rupiah. Sebagian besar bangunan (stan) di situ tidak berfungsi dan tidak terawat sejak masa pemerintahan Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman.
Bangunan ini seperti terabaikan, bahkan digunakan oleh gelandangan untuk tidur. (sulaiman achmad)
