Banda Aceh (Waspada Aceh) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Hendra Budian, menyatakan lembaga legislatif itu menentang orang atau pihak yang menghapus program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
“Tidak boleh dihapuskan JKA. Kita menentang orang yang menghapuskan JKA,” ucap Hendra Budian di ruang kerjanya di DPRA, Kamis (17/3/2022).
Hendra mengatakan, tidak ada isu bahwa Pemerintah Aceh dan DPRA menyetop JKA, apalagi mencoret program JKA. Tetapi pada prinsipnya, DPRA hanya ingin mengevaluasi dan meluruskan persoalan angka dan data yang belum kongkrit dengan BPJS.
Hal itu, kata Hendra, agar diketahui berapa masyarakat yang diakomodir oleh JKA dan berapa masyarakat yang diakomodir oleh JKN. Data ini menurutnya sangat perlu agar masyarakat tahu siapa yang berhak atau tidak menerima JKA.
“JKA harus benar-benar tepat sasaran,” ucap Hendra.
Dia kembali menegaskan kepada semua pihak, JKA tidak boleh menjadi sebuah konsumsi politik, tidak boleh menjadi konsumsi bisnis. JKA harus menjadi hak-hak dasar masyarakat khususnya hak kesehatan.
“Jadi tidak ada agenda menghentikan layanan dan akses kesehatan buat masyarakat, khususnya JKA. Kita hanya sedang berdiskusi dengan pihak BPJS tentang angkanya agar tidak ada ruang penyalahgunaan di situ, itu yang kita inginkan,” tuturnya.
Hendra menyampaikan, banyaknya isu terkait penghentian JKA, hari ini anggota DPRA yang membidangi terkait JKA, yaitu Komisi V sedang melakukan rapat dengan pihak BPJS di Jakarta. Jadi intinya DPRA tidak ingin menyetop JKA, karena JKA itu merupakan program baik, program yang bagus dan program yang menyentuh masyarakat.
Hendra berharap, hasil pertemuan Komisi V dengan pihak BPJS dapat memberikan solusi terbaik agar JKA tetap berlanjut. (Kia Rukia)
