Banda Aceh (Waspada Aceh) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Aceh, Muzakir Manaf, atau akrab disapa Mualem, menugaskan Ketua DPRA yang baru, Saiful Bahri, sebagsi tugas pertama yang harus dijalankan setelah dilantik manti, yaitu mempertahankan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Mualem melalui Juru Bicara Partai Aceh, Nurzahri, menyampaikan bahwa JKA adalah program pertama yang dilahirkan Partai Aceh setelah mendapatkan kursi di DPRA pada 30 September 2009. Kala itu program JKA diperkenalkan Irwandi Yusuf yang menjabat Gubernur Aceh juga masih menjadi pengurus Partai Aceh pada posisi Ketua Dewan Penasehat Partai Aceh.
Mualem mengatakan, perjuangan melahirkan JKA yang pada akhirnya dapat dilaunching pada tanggal 1 Juni 2010, atau sembilan bulan setelah Partai Aceh menguasai kursi di DPRA .
“Ini adalah perjuangan yang sangat berat, kala itu hampir semua partai menolak ide program JKA. Bahkan pihak eksekutif juga menolak dengan alasan tidak tersedianya anggaran karena untuk kebutuhan anggaran JKA setiap tahunnya membutuhkan dana sebesar 450 miliar rupiah, ” tutur Mualem melalui Juru Bicara Partai Aceh, Nurzahri, Kamis (17/3/2022).
Namun lanjutnya, setelah melalui proses lobi dan rasionalisasi yang melelahkan, Partai Aceh berhasil menggolkan JKA dan kemudian menjadi kebanggaan semua pihak. Bahkan pemerintah pusat di kemudian hari mengadopsi program JKA menjadi program nasional dengan meluncurkan Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) pada 1 Januari 2014.
Sebut Mualem, kini ketika perolehan suara Partai Aceh menurun dan ditangkapnya Irwandi dalam kasus korupsi, program JKA semakin salah arah. Belakangan dibatalkan dengan alasan tumpang tindihnya data penerima manfaat.
“Akan tetapi seharusnya dalam permasalahan semrautnya JKA, pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Aceh tidak boleh dihentikan. Silahkan saja gubernur atau eksekutif bersama dengan DPRA membereskan permasalahan polemik data BPJS, tapi jangan mengorbankan rakyat karena kesalahan eksekutif dan BPJS tersebut,” jelasnya.
Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini juga mengatakan, perintah kepada ketua DPRA yang baru ini juga harus diikuti oleh seluruh anggota DPRA dari Partai Aceh dan juga seluruh anggota Koalisi Aceh Bermartabat (KAB). (Cut Nauval)
