Aceh Tengah (Waspada Aceh) – Bencana hidrometeorologi pada 25 November 2025, merobek banyak jalur penghubung di Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Hanyutnya Jembatan Titi Merah di Desa Mutiara membuat akses Angkup–Mutiara menuju Kecamatan Rusip Antara terputus total. Ruas Jalan Angkup (PLTM)–Genting Gerbang di Kecamatan Silih Nara pun berubah menjadi jalur alternatif yang sangat vital. Bukan hanya untuk warga sehari‑hari, tetapi juga untuk distribusi logistik bencana dan mobilisasi alat berat.
Kini, ruas yang sebelumnya sudah rusak berat itu mulai diperkuat dengan aspal hotmix, membawa harapan agar konektivitas wilayah tetap terjaga. Pijas Visara, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tengah, menjelaskan Jalan Angkup–Genting Gerbang merupakan jalan kabupaten dengan panjang keseluruhan sekitar 2,5 kilometer. Saat ini, pemerintah sedang melaksanakan peningkatan sepanjang 1.200 meter menggunakan konstruksi aspal hotmix dengan lebar bervariasi antara 4 hingga 7 meter.
Pekerjaan dilaksanakan CV Fikri Brother dengan nilai kontrak Rp3.243.324.000. Anggaran tersebut merupakan bantuan keuangan (Bankeu) bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) Provinsi Sumatera Utara. Hingga saat ini, progres fisik pekerjaan telah mencapai 42 persen, dengan batas waktu penyelesaian kontrak pada 31 Desember 2026.
“Ruas jalan ini menjadi salah satu akses penghubung Kecamatan Silih Nara dengan Kecamatan Celala dan Kecamatan Rusip Antara setelah Jembatan Titi Merah hanyut,” ujar Pijas Visara.
Ia menegaskan, sebelum bencana pun jalan ini sudah rusak berat, dan dampak hidrometeorologi November 2025 semakin memperparah kondisinya, sehingga penanganan segera menjadi keharusan.
Pijas juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri atas dukungan alokasi TKD yang mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana di Aceh Tengah. Ia berharap seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan kontrak.
TKD tambahan adalah alokasi dana tambahan dari pemerintah pusat yang disalurkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah—khususnya guna mempercepat rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan wilayah yang terdampak bencana atau untuk mendukung penanganan kebutuhan mendesak lainnya.
Banyak Jembatan Jadi Pekerjaan Rumah
Nashrin, Pelaksana Tugas Camat Silih Nara, menyambut baik peningkatan Jalan Angkup–Genting Gerbang. Kawasan Angkup merupakan titik pertemuan aktivitas masyarakat, mulai dari perdagangan di Pasar Angkup, pemasaran hasil pertanian, hingga kegiatan UMKM. Jalan ini juga mendukung mobilitas warga menuju Rusip Antara, Celala, bahkan Nagan Raya dan Pidie.
Namun, Nashrin mengingatkan masih banyak kebutuhan infrastruktur di Kecamatan Silih Nara yang belum terpenuhi. Salah satunya jembatan di Kampung Paya Beke yang kembali rusak terbawa arus sungai, meskipun baru saja selesai dibangun. Masyarakat juga sangat membutuhkan jembatan penghubung Remesen–Paya Beke untuk memangkas waktu perjalanan menuju Kampung Terang Engon, yang saat ini harus memutar hampir satu jam.
“Jika pembangunan jembatan permanen belum memungkinkan, pembangunan jembatan Bailey sebagai akses sementara juga dinilai dapat menjadi solusi agar aktivitas masyarakat tidak terus terkendala,” harap Nashrin.
Peningkatan Jalan Angkup–Genting Gerbang menjadi bagian dari upaya pemulihan konektivitas pascabencana di wilayah Sumatera. Secara nasional, pemulihan infrastruktur di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat didukung alokasi dari 29 kementerian dan lembaga dengan total mendekati Rp30 triliun, termasuk pemanfaatan TKD bagi daerah yang memiliki keterbatasan fiskal.
Berdasarkan laporan Satgas PRR hingga Oktober 2026, seluruh perbaikan 46 ruas jalan nasional dan 23 jembatan nasional di wilayah terdampak telah rampung 100 persen. Pemerintah kini mengalihkan fokus utama untuk mempercepat penanganan jalan dan jembatan kewenangan daerah.
Pada rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada 9 November 2026, pemerintah juga menyiapkan lanjutan anggaran sekitar Rp42 triliun untuk mempercepat pengerjaan infrastruktur dan pemulihan wilayah pada awal 2027.
Meskipun capaian jalan nasional sudah 100 persen fungsional, tantangan masih ada. Di Aceh, curah hujan tinggi pada awal November memicu banjir susulan di Pidie Jaya dan kabupaten lainnya, yang kembali merusak beberapa ruas jalan dan jembatan yang baru diperbaiki. Hal ini mendorong Kementerian PU bersama Satgas PRR mempercepat normalisasi di 137 sungai untuk melindungi akses jalan.
Bangun Kembali Lebih Kuat dan Aman
Peningkatan Jalan Angkup–Genting Gerbang sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Renduk PRRP Sumatera, yang disahkan melalui Keputusan Menko PMK Nomor 25 Tahun 2026. Renduk menjadi panduan dalam proses pemulihan Sumatera pascabencana hidrometeorologi yang berdampak pada 53 kabupaten/kota di tiga provinsi, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Dokumen ini mengarahkan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable, yaitu membangun kembali infrastruktur tidak hanya untuk mengembalikan fungsi lama, tetapi juga meningkatkan standar konstruksi agar lebih tahan terhadap risiko bencana di masa depan.
Pemulihan dilakukan secara bertahap, mulai dari pembukaan akses darurat hingga rekonstruksi permanen, dengan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Usulan peningkatan jalan daerah juga melalui proses verifikasi ketat antara pemerintah daerah, Bappenas, dan kementerian terkait, guna memastikan akurasi data kerusakan, kejelasan status lahan, serta menghindari tumpang tindih penganggaran.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgasnas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan seluruh jalan nasional di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sudah 100 persen fungsional dan dapat dilalui, bahkan sejumlah ruas sudah diperbaiki dengan kondisi lebih baik dibandingkan sebelumnya.
Namun, perbaikan jalan daerah masih terus dikejar. Di Aceh, progres perbaikan jalan daerah telah mencapai 94 persen, sedangkan Sumatera Barat mencapai 83 persen. Tito mengingatkan tantangan terbesar adalah banjir susulan yang dapat merusak kembali infrastruktur yang sudah selesai diperbaiki.
“Karena itu, Satgas PRR terus mendorong percepatan penanganan bersama kementerian dan lembaga terkait, dengan Kementerian PU sebagai ujung tombak pemulihan jalan, jembatan, serta normalisasi Sungai,” kata Tito.
Ketika aspal hotmix mulai terhampar di ruas Angkup–Genting Gerbang, masyarakat Silih Nara, Celala, dan Rusip Antara melihat tanda bahwa konektivitas sedang diperkuat. Jalan ini menjadi jalur penting bagi aktivitas warga, bagi hasil pertanian, perdagangan di Pasar Angkup, mobilitas UMKM, dan akses logistik saat keadaan darurat.
Meskipun progres baru 42 persen dan batas waktu penyelesaian masih menanti, harapan Masyarakat, jembatan Paya Beke, jembatan Remesen–Paya Beke, dan jembatan di Terang Engon dapat tersambung kembali. (*)
