Aceh Utara (Waspada Aceh) – Pagi buta, Hendon (55) berjalan menumpang sepeda motor tetangganya dari Desa Keutapang, Kecamatan Tanah Pasir, menuju kantor Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara di Lhoksukon. Perjalanan 15 menit itu bukan hanya untuk mengambil barang, tapi ia sedang mengambil harapannya untuk membangkitkan kembali usahanya yang sempat hanyut terbawa arus banjir November 2025.
Saat bencana melanda, peralatan dapur yang ia gunakan untuk berjualan gorengan ikut terseret air. Aktivitas ekonomi yang selama ini ia jalani pun terhenti. Sekarang, dengan tangan yang sedikit gemetar namun bersemangat, ia menerima paket berisi kompor, kuali, dan perlengkapan lainnya.
“Saya bersyukur menerima bantuan ini, bantuannya mulai kompor, kuali dan lain sebagainya,” ujarnya, Kamis (05/11/2026).
Ramlah, sesama warga Keutapang, juga menerima paket serupa. Kini ia kembali berjualan setiap sore hingga menjelang Maghrib. “Alhamdulillah bisa nambah-nambah penghasilan buat dapur. Anak saya masih sekolah, jadi butuh uang buat sekolah,” katanya dengan senyum.
Modal masih terbatas, penghasilan belum setinggi sebelum bencana, rumah pun masih butuh perhatian. Tapi di tangan mereka kini ada alat untuk dapat menjalankan usaha kembali.
Bantuan ini bukan akhir, melainkan awal. Kini kehidupan warga Keutapang pun perlahan bersemangat kembali. Gorengan yang dijual Hendon dan Ramlah hari ini, adalah lebih dari sekadar makanan, tapi bukti: mereka sudah bangkit, dan siap melanjutkan kehidupannya untuk masa depan.
Rp7,5 Miliar Bangkitkan Usaha Kecil di 23 Kabupaten/Kota
Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Aneka Usaha ini dikelola Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh dengan anggaran Rp7,5 miliar, bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026. Program berjalan sejak Juni 2026 dan dijadwalkan selesai Desember 2026, menjangkau warga di 23 kabupaten dan kota se-Aceh.
Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Aceh dananya bersumber dari beberapa kombinasi anggaran pemerintah dan jalur aspirasi. Baik itu APBA, dana otonomi khusus, dan aspirasi atau pokir anggota DPRA, APBK hingga APBN.
Di Aceh Utara saja, 169 kepala keluarga telah menerima bantuan. Terdiri dari 48 usaha kelontong, 11 usaha kuliner, 46 pembuatan kue, 36 usaha jahit, dan 28 usaha pertanian.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara, Fakrurradhi, menjelaskan setiap calon penerima diverifikasi agar peralatan sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkan.
“Kita harap ini menjadi stimulus bagi masyarakat untuk bangkit setelah kehilangan atau terganggunya sumber penghasilan akibat bencana banjir,” ujarnya.
Isi paket disesuaikan dengan jenis usaha masing-masing. Penjahit mendapat mesin jahit, pembuat kue menerima oven dan mikser, petani mendapatkan alat pertanian, dan pedagang seperti Hendon menerima peralatan memasak yang bisa langsung dipakai berproduksi hari itu juga. Penyaluran dilakukan bertahap, dengan pendampingan dan pemantauan berkelanjutan agar peralatan benar-benar digunakan untuk mengembangkan usaha, bukan dijual atau dialihkan.
Kepala Dinas Sosial Aceh, Budi Afrizal, menegaskan program ini dirancang agar warga tidak sekadar menerima bantuan, tetapi mulai mandiri.
“Dari kegiatan usaha tersebut, keluarga diharapkan dapat menambah penghasilan, membuka peluang usaha baru, dan memperbaiki kondisi ekonominya,” katanya.
Bantuan Sosial Menuju Kemandirian
Penyaluran peralatan usaha ini merupakan bagian penting dari Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026–2028. Dimana salah satu yang ditekankan dalam dokumen tersebut adalah pemulihan bukan hanya soal membangun rumah dan memperbaiki jalan, tapi harus mencakup pemulihan penghidupan. Jaminan hidup dan bantuan sosial sementara disiapkan untuk kebutuhan mendesak, sementara peralatan usaha produktif menjadi jembatan menuju kemandirian ekonomi.
Renduk PRRP adalah dokumen kebijakan nasional. Pengesahannya tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen Renduk ini adalah pemandu utama dalam rangka pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.
Dalam tabel kebutuhan anggaran pada Renduk PRRP, sekitar Rp2,59 triliun dialokasikan untuk 119 kegiatan Kementerian Sosial di tiga provinsi terdampak, di mana Aceh membutuhkan sekitar Rp2,13 triliun untuk 53 kegiatan.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pemulihan. Tito juga meminta pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan warga yang belum tertangani, mulai dari tingkat desa dan kecamatan hingga kabupaten.
Saat meninjau langsung Pidie Jaya pada awal November 2026, Tito mengingatkan koordinasi antarinstansi harus terus diperkuat, terutama masih adanya keluarga yang belum tersentuh bantuan meskipun telah diusulkan.
“Pemulihan sosial dan pemulihan ekonomi harus berjalan beriringan, jaminan hidup membantu hari ini, tetapi peralatan usaha menjamin hari esok,” pesannya.
Menteri Sosial juga mencatat sekitar 473 ribu jiwa menjadi sasaran Jaminan Hidup di tiga provinsi terdampak, sementara lebih dari 133 ribu keluarga masuk skema pemulihan sosial-ekonomi. Program UEP ini menjadi bukti bahwa di samping memenuhi kebutuhan dasar, pemerintah hadir membantu warga kembali berdiri di atas kakinya sendiri. (*)
