Banda Aceh (Waspada Aceh) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Rakyat Aceh (KRA) kembali menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Aceh, Jumat (1/9/2023). Mendesak Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, untuk mencabut izin operasional PT BMU.
Sejak kemarin, mereka telah melakukan aksi protes dan menginap di lokasi, namun hingga saat ini belum ada tanggapan dari Pj Gubernur Aceh.
“Seminggu yang lalu kami juga demo, hingga hari ini belum ada respon dari PJ Gubernur Aceh,” kata Koordinator Lapangan, Aldi Ferdian.
Selain mendesak pencabutan izin PT BMU secara permanen, mereka juga menuntut pertanggung jawaban dampak dari kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. BMU dan meminta Gubernur Aceh mengusut tuntas pihak mana saja yang terlibat
Peserta demo membentangkan pamflet bertuliskan “Cabut Izin PT BMU Secara Permanen” dan “Kandang Ini Disita Rakyat” yang menutupi gerbang masuk Kantor Gubernur Aceh. Selain itu, mereka juga membakar ban tepat di depan gerbang.
“Untuk apa adanya aktivitas di dalam kantor tersebut, namun persoalan PT BMU tidak mampu diselesaikan,” ucapnya.
Aldi mengatakan mereka akan terus melanjutkan demo hingga ada keputusan izin PT BMU dicabut secara permanen.
“Kami akan lakukan demo lanjutan, sampai tuntutan untuk pencabutan izin terhadap PT BMU ini direspon oleh Pj Gubernur,”jelasnya. (*)
