Lhokseumawe (Waspada Aceh) – Senyum mulai terukir di wajah warga terdampak bencana di Kota Lhokseumawe. Sebanyak 66 unit Hunian Tetap (Huntap) sedang dibangun untuk menampung mereka di dua lokasi yang aman dan tertata: 56 unit di Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu, dan 10 unit di Cot Mamplam, Kecamatan Muara Dua. Pembangunan ditargetkan tuntas pada pertengahan hingga akhir Desember 2026.
Furqan, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUPR Lhokseumawe, Jumat (23/10/2026), menjelaskan pembagian penempatannya. Di Cot Mamplam, delapan hunian diperuntukkan bagi warga Gampong Jambu Timu, Kecamatan Blang Mangat, sedangkan dua unit lainnya untuk korban longsor di wilayah Muara Dua. Seluruh lahan pembangunan merupakan aset Pemerintah Kota Lhokseumawe dan telah lulus kajian kelayakan dari Badan Geologi, sehingga bebas dari risiko bencana susulan.
“Untuk lokasi yang pertama, di sini adalah milik Pemerintah Kota Lhokseumawe,” ujar Furqan. Lahan di Padang Sakti membentang seluas empat hektare, sementara kawasan Cot Mamplam menampung 10 unit di atas lahan sekitar dua hektare.
Dalam konferensi pers yang diselenggarakan Satuan Tugas Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera di Posko Satgas, Jakarta, belum lama ini, terungkap bahwa pada 2026, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengalokasikan Rp2,21 triliun untuk membangun 7.952 rumah tapak beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Pekerjaan dibagi ke dalam 54 paket, termasuk 29 paket konstruksi.
Menurut Kasatgas PRR, Tito Karnavian, pemerintah daerah memegang peran penting dalam menyediakan lahan bagi warga yang kehilangan rumah dan tanah, tinggal di zona rawan, atau harus direlokasi karena kampungnya terdampak bencana. Aset milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, desa, BUMN, maupun tanah negara berstatus hak guna usaha dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan untuk mendukung pembangunan tersebut.
Dibangun Lebih Tinggi, Lebih Aman
Huntap yang kini tengah dibangun di Padang Sakti dan Cot Mamplam, ditangani PT Sarjis Agung Indrajaya. Pengerjaannya telah berjalan hampir sebulan dengan progres fisik mencapai sekitar 7 persen. Muhammad Syahril, Project Manager, menyebutkan nilai total investasi mencapai Rp15 miliar, mencakup rumah tipe 36 lengkap dengan fasilitas lingkungan: jalan lingkungan, penerangan jalan umum, saluran drainase, jaringan air bersih, serta balai warga yang juga berfungsi sebagai musala.
“Target penyelesaian kita pada Desember ini. Paling lambat bisa jadi akhir Desember, paling cepat pertengahan,” tegas Syahril.
Satu hal yang paling menggembirakan warga adalah desain rumah yang telah disesuaikan dengan pengalaman pahit masa lalu. Bangunan sengaja didirikan lebih tinggi sekitar 70 sentimeter dari permukaan jalan lingkungan, dengan sistem penataan tanah bertingkat yang menyesuaikan kontur asli kawasan.
“Jadi, kita membuat bangunan lebih tinggi daripada jalan lingkungannya untuk mencegah genangan air,” jelas Syahril. Panel bangunan diproduksi di bengkel Binjai lalu dikirim ke lokasi, memadukan kecepatan pembangunan dengan kualitas bangunan yang kokoh.
Untuk mengejar target, jumlah tenaga kerja akan ditingkatkan bertahap. Tiga tim berjumlah 30 orang saat ini. Jumlahnya akan ditambah menjadi sekitar 20 orang per tim pada tahap pemasangan berikutnya, dengan jam kerja yang diperpanjang hingga malam hari sesuai kesepakatan warga setempat.
Bagian dari Renduk Satgas PRR
Pembangunan 66 hunian tetap ini sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk PRR) Pascabencana Sumatera 2026–2028, yang menempatkan pemulihan hunian sebagai prioritas utama agar warga dapat kembali hidup tenang dan bermartabat.
Tito Karnavian menegaskan pentingnya percepatan penanganan ini. Tito sebelumnya juga menekankan penyediaan hunian sementara harus berjalan beriringan dengan pembangunan hunian tetap, dengan keterlibatan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar penanganan terpadu dan tepat sasaran.
Tito meminta pemerintah daerah mempercepat penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana Sumatera. Dikutip dari Kumparan.com, Tito menyebut kebutuhan huntap di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, bagi korban terdampak bencana, mencapai 26.036 unit. “Rinciannya, Aceh 21.028 unit, Sumatra Utara 3.707 unit, dan Sumatra Barat 1.301 unit,” kata Tito dalam rapat koordinasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026).
Bagi warga Lhokseumawe yang selama ini menantikan kepastian tempat tinggal, kehadiran 66 rumah baru yang kokoh, aman, dan tertata bukan sekadar bangunan. Itu adalah bukti bahwa mereka tidak berjuang sendirian. Pemerintah hadir dan masa depan lebih aman kini sedang dibangun. Batu demi batu, kayu demi kayu, akan berdiri kokoh menjadi hunian untuk mereka yang rumahnya hancur dan hilang terdampak bencana banjir bandang pada akhir November 2026. (*)
