Phnom Penh (Waspada Aceh)- Negara Bosnia Herzegovina diputuskan sebagai tuan rumah melaksanaan Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) ke 22 tahun 2024.
Wartawan Waspada Aldin NL dari arena konvensyen DMDI di Hotel Phnom Penh, Kanboja, Minggu (24/9/2023) melaporkan, Bosnia mengalahkan wakil Australia dan Thailand dalam memperebutkan sebagai tuan rumah perhelatan satu tahunan tersebut.
Pemilihan calon tuan rumah konvensyen langsung dipimpin oleh Presiden DMDI,
Tun Seri Setia Haji Bin Mohd Ali Bin Mohd Rustan.
“Selamat untuk Bosnia dan terima kasih kepada DMDI Kamboja yang telah sukses melaksanakan konvensyen DMDI ke 21 ini,” ujar Timbalan, Perdana Menteri Malaka itu.
Pelaksanaan konvensyen DMDI ini diikuti DMDI di 23 negara selama tiga hari mulai 22-24 September itu, selain merekomendasikan Bosnia sebagai tuan rumah, untuk bidang ekonomi saling memudahkan urusan pengusaha DMDI di negara atau provinsi yang sudah terbentuk pengurus DMDI.
Wadah DMDI juga membantu memfasilitasi pertemuan dengan pemerintah terkait masalah izin usaha dan bila pengusaha DMDI memperoleh keuntungan diusulkan akan memperoleh jasa untuk organisasi (DMDI) dua persen.
Hal lain juga menjadi perhatian, di antaranya soal sertifikasi makanan halal dan hal urgent lainnya.
Dalam forum bisnis sebelumnya, dibahas banyak hal dari para pakar. Selain masalah ekonomi juga dibahas masalah sosial dan pendidikan dalam rangka menunjang kepedulian dan meningkatan SDM keluarga besar bangsa Melayu.
DMDI Jawa Timur, Dr Habib Zainal Abidin, Rektor UII Surabaya, menawarkan beasiswa terhadap 10 anak-anak Kamboja mulai jenjang sekolah dasar, menengah, sekolah atas hingga perguruan tinggi.
“Semuanya gratis. Siapkan saja tiket ke Surabaya untuk anak-anak dan disana semua gratis,” kata Habib Zainal Abidin.
Sementara, itu, Ketua Umum DMDI Indonesia, Said Aldi Alidrus menekankan soal peraturan berniaga dalam lingkungan DMDI yang sampai sekarang belum berhasil dirumuskan.
“Kita minta secepatnya dibuat aturan main, biar lebih jelas dan memudahkan dalam perniagaan sesama anggota DMDI. Jangan setiap konvensyen kesannya lebih seremonial,” saran Said Aldi Alidrus yang juga Ketua Umum BKPRMI Indonesia itu.
Sedangkan Ketua DMDI Aceh, Aidi Kamal mengimbau kepada negara-negara yang belum ada lembaga halal segera dibentuk. Selain itu, juga disosialisasikan kepada perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman terkait proses sertifikasi halal.
Selanjutnya, tambah Aidi Kamal, dilakukan kesepakatan kerja sama antara negara DMDI membentuk lembaga halal. Walau di Indonesia sendiri lembaga itu sudah terbentuk sejak beberapa tahun lalu. (*)
