Bener Meriah (Waspada Aceh) – Penyelesaian pembangunan hunian tetap atau huntap, terus dikebut agar dapat selesai sesuai dengan yang dijadwalkan. Itu juga terlihat pada pembangunan huntap di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.
“Progres terkini kita sudah mencapai hampir delapan persen. Target ke depan, kita mempercepat mobilisasi material agar penyelesaian dapat dikejar sesuai jadwal,” ungkap Daniel, Manajer Proyek, saat ditemui di lokasi pembangunan hunian tetap di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Selasa (27/10/2026).
Di atas lahan terbuka, jalur-jalur pondasi mulai membentuk petak-petak bangunan. Pekerja terlihat sibuk memasang batu, mengecor balok fondasi, dan menyiapkan struktur dasar untuk 60 unit hunian tetap bagi korban banjir bandang dan tanah longsor November 2025.
Pembangunan ini menggunakan anggaran Rp16,65 miliar bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026, yang mencakup rumah beserta prasarana dan sarana umum pendukung. Pekerjaan dilaksanakan oleh PT Silumba Lumba Bintang Sempurna dengan masa kontrak 106 hari kalender, sejak 17 September hingga 31 Desember 2026, melibatkan sekitar 60 pekerja.
Daniel menjelaskan, cuaca menjadi kendala utama. Hujan turun hampir setiap hari, sehingga pekerja terkadang hanya dapat bekerja setengah hari. “Apabila hujan turun sejak pagi, pekerjaan baru dapat dimulai siang bahkan sore hari,” katanya. Selain itu, material konstruksi didatangkan dari luar Aceh, sehingga mobilisasinya harus diatur dengan cermat agar selaras dengan tahapan pembangunan.
Strategi telah disiapkan: setelah pondasi selesai, pembangunan struktur akan diupayakan menuju atap lebih cepat, sehingga pekerjaan interior dapat tetap berlangsung di bawah perlindungan atap meski cuaca kurang bersahabat.
“Kita berpegang pada prinsip tepat waktu, tepat mutu, dan tepat volume. Konsultan manajemen konstruksi serta tim teknis selalu mendampingi di lapangan,” tambah Daniel. Pemerintah juga memberikan kemungkinan penambahan waktu hingga 60 hari sesuai ketentuan kontrak, namun pihak pelaksana tetap berupaya menyelesaikan tepat waktu.
Harapan Masa Depan Warga
Tidak jauh dari lokasi proyek, Zainuddin, warga Kampung Jamur Ujung, menatap bangunan yang perlahan tumbuh dengan harapan bercampur haru. Banjir bandang akhir tahun lalu menghanyutkan seluruh rumah dan harta bendanya. “Satu keping pun tidak dapat lagi barang buktinya, sandal pun tidak bisa saya ambil. Tidak pandai lagi saya mengatakannya,” ucapnya dengan suara tertahan.
Setelah sebulan bertahan di tenda pengungsian, keluarganya kini menempati hunian sementara berukuran empat meter persegi untuk lima orang anggota keluarga. “Kami bersyukur, tetapi sempit sekali. Kami bermohon agar pembangunan hunian tetap ini cepat selesai dan kami dapat menempatinya,” harapnya.
Meski belum ada kepastian resmi mengenai penerima unit, Zainuddin dan warga lainnya menaruh harapan besar bahwa rumah permanen tersebut akan segera menjadi tempat berteduh yang layak bagi keluarga mereka.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam pemulihan pascabencana. “Di samping pemerintah pusat bekerja, pemerintah daerah juga bekerja,” ujarnya.
Tito menegaskan, pemerintah pusat dan daerah harus paralel dalam melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi. Untuk itu, pemerintah juga sudah menganggarkan melalui tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang bisa digunakan.
“Jangan sampai enggak dimanfaatkan. Tujuan-tujuan kita adalah kami memperjuangkan tambahan TKD tersebut dua kali di bulan Februari dan di bulan Agustus, tujuannya adalah memperkuat kemampuan keuangan daerah sehingga daerah juga bisa bergerak paralel,” ujar Tito.
Pembangunan hunian tetap dibagi berdasarkan skema: kawasan relokasi terpusat dikerjakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sedangkan pembangunan di lokasi asal atau in situ ditangani oleh BNPB. Tito juga mengingatkan agar kegiatan pemulihan tidak terhenti meski anggaran tahun berjalan akan segera berakhir.
Secara keseluruhan, kebutuhan pemulihan sektor perumahan dan permukiman di Aceh tercatat mencapai Rp17,31 triliun, mencakup 25.628 rumah rusak berat dan 14.577 rumah hanyut. Khusus di Bener Meriah, 1.261 keluarga terdampak membutuhkan penanganan tempat tinggal, terdiri dari 750 rumah rusak berat, 167 rusak sedang, dan 344 rusak ringan.
Pembangunan hunian tetap di Wonosobo merupakan bagian dari program pemulihan pascabencana se Sumatera. Hunian tetap ini sangat berarti dari upaya besar pemerintah untuk mengembalikan kehidupan warga yang sempat hanyut terbawa arus bencana pada akhir November 2025. Kini fondasi pertama selesai dicor. Bagi Zainuddin dan ratusan warga lainnya, pembangunan Huntap ini menumbuhkan kembali harapan untuk memiliki tempat tinggal yang layak.
Huntap di Renduk PRRP Sumatear 2026-2028
Berdasarkan data Renduk PRRP Sumatera, pembangunan hunian tetap diarahkan bukan sekadar menyediakan rumah pengganti bagi warga terdampak bencana, tetapi juga memastikan masyarakat dapat tinggal kembali di lokasi yang aman dan didukung infrastruktur dasar.
Ada sejumlah skema pembangunan dan relokasi yang diatur. Pembangunan di lokasi semula (in-situ): Diperuntukkan bagi warga yang rumahnya berada di zona aman dan memungkinkan untuk dibangun kembali.
Relokasi mandiri: Menjadi salah satu pilihan bagi warga yang harus berpindah dari kawasan rawan bencana.
Relokasi terpusat: Disiapkan untuk warga dari kawasan berisiko yang membutuhkan pemindahan ke lokasi permukiman baru.
Penentuan lokasi pembangunan maupun relokasi harus memperhatikan tata ruang dan peta risiko bencana. (*)
