Takengon (Waspada Aceh) – Revitalisasi sekolah, sangat membantu bagi para guru dan siswa, dalam kenyamanan menempuh pendidikan pascabencana pada November 2025 lalu. Itu juga yang terlihat pada SMP Negeri 2 Takengon, Aceh.
“Alhamdulillah, program revitalisasi sudah dilaksanakan di sekolah kami sejak bulan Mei 2026 dan berjalan lancar tanpa kendala berarti. Kami sangat terbantu, semoga perhatian ini terus berlanjut agar anak-anak dapat belajar dalam suasana yang nyaman, senang, dan bahagia,” kata Salimsyah, Selasa (27/10/2026).
Salimsyah, Kepala SMP Negeri 2 Takengon, bercerita tentang wajah baru sekolahnya yang kini mulai menghadirkan kenyamanan bagi para siswa dan guru. Di pusat Kota Takengon, sekolah yang berbatasan langsung dengan SMP Negeri 4 Takengon ini, kini tampak berbeda. Musala yang dulunya rusak berat, kini berdiri kokoh.
Terlihat siswa-siswi melaksanakan salat Zuhur berjamaah di dalamnya, sebuah pemandangan sederhana namun penuh makna. Fasilitas di sekolah ini telah berfungsi kembali. Selain musala, sanggar kesenian, perpustakaan, dan toilet yang telah direnovasi turut melengkapi pembaruan tersebut.
Salimsyah menjelaskan, sekolahnya memenuhi syarat penerima program karena berada di wilayah terdampak bencana. Penetapan tersebut didasarkan pada data Dapodik yang diverifikasi pemerintah pusat. “Kami mengikuti ekspose program di kejaksaan sebelum pembangunan dimulai, memastikan semuanya berjalan transparan,” ungkapnya.
Pekerjaan revitalisasi sekolah berlangsung sekitar 120 hari, mulai 2 Mei hingga 13 Agustus 2026, dengan anggaran lebih dari Rp723 juta bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026.
Empat Fasilitas Utama Rampung
Program revitalisasi menghadirkan pembaruan menyeluruh di sekolah ini: rehabilitasi berat laboratorium IPA, ruang perpustakaan, musala, pembangunan MCK, penataan taman dan lingkungan termasuk pemasangan paving block serta penambahan tangki air.
Meskipun serah terima belum dilakukan karena masih menunggu pengadaan perlengkapan perpustakaan dan laboratorium IPA, fasilitas yang telah selesai sejak Agustus lalu sudah digunakan sejak awal September 2026.
“Sekali siap perlengkapannya, proses serah terima akan segera dilaksanakan sesuai prosedur,” jelas Salimsyah. Harapan Salimsyah sederhana.
“Dengan lingkungan sekolah yang baik serta fasilitas yang memadai, kami berharap proses pembelajaran dapat berjalan lebih optimal dan kualitas pendidikan semakin meningkat,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tengah, Rasidah, menjelaskan pengusulan sekolah penerima dilakukan melalui data Dapodik yang dilengkapi bukti kerusakan, diverifikasi dinas, lalu dikirim ke pusat. Sekolah yang ditetapkan membentuk Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dan melaksanakan pekerjaan secara swakelola setelah mengikuti pembekalan selama tiga hari.
Terkait pengusulan tahun 2027, pihaknya telah mengajukan sekitar 100 sekolah ke kementerian. Khusus untuk 12 sekolah terdampak bencana yang sempat tertunda akibat kendala lahan, kini urusan lahannya telah selesai.
“Dokumen sedang diselesaikan dan akan segera dikirim ke pusat. Harga tanah memang cukup tinggi, mencapai Rp200–300 juta per bidang, namun alhamdulillah kini sudah teratasi,” ujar Rasidah. Ia berharap usulan sekolah-sekolah yang belum terbantu dapat segera ditindaklanjuti pemerintah pusat.
Di antara semua perubahan yang terjadi, ada satu suara yang tulus. Muhammad Ridho, siswa Kelas 7 yang akrab disapa Polo, tersenyum lebar ketika ditanya: “Saya senang sekali dan sangat suka. Terima kasih Pak Presiden atas bantuannya.” Ucapan singkat ini mewakili ratusan siswa yang kini menikmati fasilitas yang lebih layak untuk menimba ilmu di dataran tinggi Gayo.
Gerakan Pemulihan Nasional
Revitalisasi SMP Negeri 2 Takengon merupakan bagian dari program besar pemerintah melalui Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026–2028, dengan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable.
Secara nasional, total 3.132 satuan pendidikan di tiga provinsi terdampak menerima bantuan revitalisasi fisik dengan alokasi dana Rp3,033 triliun, dari total penyaluran keseluruhan mencapai Rp5,6 triliun. Progres fisik secara nasional rata-rata mencapai 50–75%, sementara di Aceh sendiri dari 188 sekolah yang ditangani TNI-AD, progresnya telah mencapai 93,58%.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya keberlanjutan pembangunan sekolah.
“Tidak ada yang sepenuhnya belajar di tenda lagi. Namun percepatan tetap dilakukan, terutama untuk sekolah dengan progres di bawah 50 persen. Kami juga mendorong pemerintah daerah mempercepat penyelesaian lahan bagi 97 sekolah yang membutuhkan relokasi,” katanya.
Alokasi anggaran dalam pemulihan di Sumatera pascabencana, telah diberikan. Baik oleh kementerian/lembaga, bahkan dalam bentuk tambahan Transfer ke Daerah (TKD) melalui APBD masing-masing. Harapannya, kegiatan rekonstruksi dan pemulihan dilakukan bersama-sama oleh pusat dan daerah.
“Kita harapkan dengan tambahan itu daerah-daerah ini, saya sudah mengeluarkan surat edaran agar memanfaatkan anggaran tambahan dari Presiden ini untuk melakukan prioritas penanganan bencana di daerah masing-masing,” kata Tito.
Langkah yang diambil SMP Negeri 2 Takengon, dari bangunan rusak menjadi fasilitas yang layak, dari kekhawatiran menjadi harapan baru, adalah cerminan nyata bahwa ketika pemerintah hadir, pendidikan segera dipulihkan. Bila fasilitas pendidikan berfungsi baik, dengan fasilitas yang nyaman dan aman, maka proses belajar-mengajar akan berjalan lancar dan menghasilkan generasi cerdas.
Rehabilitasi Sekolah di Renduk PRRP Sumatera
Melalui Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026–2028, revitalisasi ditargetkan menjangkau 10.866 satuan pendidikan, termasuk sekolah, madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan.
Pemulihan fasilitas pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pemerintah tidak hanya berfokus pada perbaikan bangunan sekolah yang rusak, tetapi juga memastikan hak siswa untuk memperoleh layanan pendidikan tetap terpenuhi selama proses pembangunan berlangsung.
Kebijakan bidang pendidikan diarahkan untuk memulihkan layanan pendidikan secara optimal, berkesinambungan, dan lebih tangguh terhadap risiko bencana. Revitalisasi dilakukan terhadap satuan pendidikan dan perguruan tinggi yang mengalami kerusakan ringan, sedang, hingga berat.
Untuk satuan pendidikan yang mengalami kerusakan total, strategi rekonstruksi diarahkan melalui pembangunan unit sekolah baru dan/atau relokasi ke lokasi yang lebih aman.
Penentuan lokasi pembangunan kembali perlu memperhatikan aspek mitigasi dan risiko bencana. Dengan demikian, fasilitas pendidikan yang dibangun tidak hanya mengembalikan fungsi sekolah, tetapi juga memberikan perlindungan lebih baik bagi siswa dan tenaga pendidik.
Pemerintah turut mendorong pengembangan dan penguatan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Program ini ditujukan untuk membangun sistem pendidikan yang lebih siap menghadapi situasi darurat serta mampu menjaga keberlangsungan layanan pembelajaran ketika bencana terjadi.
Renduk PRRP Sumatera juga mencakup dukungan dana operasional pendidikan darurat, bantuan personal pendidikan bagi siswa terdampak, serta keringanan biaya kuliah dan bantuan biaya hidup bagi mahasiswa maupun dosen yang terdampak.
Melalui agenda rehabilitasi dan rekonstruksi selama 2026–2028, pemulihan sektor pendidikan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diharapkan tidak berhenti pada pembangunan fisik sekolah. Pemerintah juga menargetkan pulihnya proses pembelajaran, dukungan bagi tenaga pendidik, serta terbentuknya satuan pendidikan yang lebih adaptif dan tangguh menghadapi bencana. (*)
