Medan (Waspada Aceh) – Tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Harian Waspada menggelar Survei Penilaian dan Akseptabilitas Masyarakat Kota Medan terhadap Wali Kota Medan Tahun 2026.
Kegiatan ini diampu langsung Pemimpin Redaksi Harian Waspada, Austin Tumengkol, M.I.Kom, dengan melibatkan seluruh elemen media dalam ekosistem Waspada Group, yakni Harian Waspada, Waspada.co.id, Waspada.id, Waspada TV, serta Waspada Aceh.
Pelibatan lintas platform tersebut dimaksudkan untuk memperluas jangkauan informasi dan partisipasi masyarakat. Warga dari berbagai latar belakang, kelompok usia, profesi, tingkat pendidikan, dan kecamatan di Kota Medan diajak menyampaikan penilaian serta pengalaman mereka terkait kondisi kota dan kepemimpinan pemerintah daerah.
Dengan demikian, survei ini diharapkan menjadi ruang bagi suara warga yang selama ini berhadapan langsung dengan persoalan pelayanan dan kehidupan perkotaan.
Austin Tumengkol mengatakan, survei ini merupakan bagian dari tanggung jawab pers untuk mendengar masyarakat, mengumpulkan informasi, dan menghadirkan gambaran persoalan publik secara lebih terukur.
Hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan konstruktif bagi Pemerintah Kota Medan dan seluruh pemangku kepentingan.
Survei ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, apalagi mendiskreditkan Wali Kota Medan. Waspada ingin mengetahui apa yang sesungguhnya dirasakan warga, persoalan apa yang paling mendesak, serta mengapa persoalan itu terus muncul atau belum tertangani sebagaimana harapan masyarakat. Penilaian terhadap pemimpin perlu ditempatkan dalam konteks pengalaman warga dan hasil kerja yang dapat mereka rasakan.
Kuesioner disusun untuk melihat penilaian masyarakat melalui sejumlah dimensi kepemimpinan. Di antaranya kompetensi dan kapabilitas Wali Kota dalam memahami persoalan kota, menerjemahkan visi Medan BERTUAH menjadi program nyata, mengelola birokrasi, serta menangani persoalan jalan rusak dan banjir.
Survei juga menggali pandangan responden mengenai integritas, transparansi, konsistensi antara perkataan dan tindakan, serta kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Aspek lain yang dinilai adalah kepedulian, keadilan, dan responsivitas pemerintah terhadap keluhan warga. Responden diminta menilai apakah Wali Kota mudah dijumpai, terbuka terhadap aspirasi, berkomunikasi dengan bahasa yang mudah dipahami, dan menunjukkan empati terhadap kesulitan masyarakat.
Dimensi kinerja juga mencakup manfaat pembangunan, kondisi ekonomi warga, dukungan terhadap UMKM, pengelolaan sampah, drainase, pelayanan perizinan, pajak dan retribusi daerah.
Salah satu bagian yang menarik ialah pertanyaan mengenai pengetahuan warga terhadap program prioritas Pemerintah Kota Medan. Responden ditanya apakah mereka mengetahui atau pernah mendengar program penanganan banjir, perbaikan jalan dan infrastruktur, layanan kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC) atau berobat menggunakan KTP, revitalisasi kawasan dan cagar budaya seperti Kesawan dan Lapangan Merdeka, pembenahan transportasi publik dan parkir, pembinaan UMKM, serta pengelolaan pajak dan retribusi.
Bagian ini penting untuk melihat sejauh mana program pemerintah tersampaikan dan dipahami masyarakat, bukan semata-mata apakah program tersebut telah diumumkan.
Survei juga meminta warga menentukan bidang yang paling mendesak untuk dibenahi. Pilihannya meliputi infrastruktur dan lingkungan hidup; ekonomi, usaha dan lapangan kerja; sosial, keagamaan dan budaya; pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan; serta tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah.
Pada bagian pertanyaan terbuka, responden dapat menyampaikan hal yang mereka apresiasi dari Wali Kota, langkah konkret yang paling diharapkan, serta kritik dan saran yang membangun.
Melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut, Litbang Waspada ingin menelusuri akar masalah di balik keluhan yang kerap disampaikan warga. Misalnya, persoalan banjir tidak cukup dilihat dari genangan yang terjadi, tetapi perlu dipahami dari kondisi drainase, pengelolaan sampah, tata ruang, dan kecepatan respons.
Demikian pula keluhan jalan rusak, pelayanan publik, kesempatan kerja, atau beban pajak perlu dibaca berdasarkan pengalaman warga dan prioritas perbaikannya.
Penelusuran ini merupakan arah analisis yang akan diuji melalui jawaban responden, bukan kesimpulan yang ditetapkan sebelum survei dilakukan.
Waspada menegaskan, survei ini tidak dimaksudkan sebagai vonis terhadap individu atau pemerintah daerah. Penilaian masyarakat dapat memuat apresiasi maupun kritik. Keduanya perlu didengar secara berimbang agar hasil survei tidak berhenti pada angka kepuasan, melainkan membantu mengidentifikasi persoalan, kebutuhan, dan harapan warga secara lebih jelas.
Hasil survei nantinya akan diolah dan disajikan kepada publik dengan mengedepankan prinsip jurnalistik, kehati-hatian, serta tanggung jawab.
Waspada berharap temuan tersebut dapat menjadi bahan dialog yang sehat antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak terkait. Pada akhirnya, tujuan utama survei ini adalah mendorong Kota Medan menjadi kota yang lebih tertata, responsif, adil, dan nyaman bagi seluruh warganya. (red)
