Banda Aceh (Waspada Aceh) – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk membahas penanganan kemiskinan bersama pimpinan instansi vertikal di Aceh.
Sedikitnya sembilan kepala instansi vertikal di Aceh mengikuti langsung rapat koordinasi ini, berlangsung di Ruang Rapat Sekda Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Senin (15/3/2021).
Kesembilan kepala instansi tersebut adalah Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kakanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kakanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Taqwallah mendengarkan langsung sejumlah tantangan perekonomian yang ada di Aceh, berikut beberapa rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut, yang dipaparkan oleh masing-masing kepala instansi.
Taqwallah mengatakan, kolaborasi bersama pemerintah pusat yang ada di Aceh itu sangat penting untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan serta menghadirkan kemandirian ekonomi bagi rakyat Aceh.
Pada pertemuan itu, Sekda bersama para kepala instansi tersebut memutuskan tiga hal yang difokuskan untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Aceh. Pertama, pemetaan kantong kemiskinan, kedua, penyerapan dana pemulihan ekonomi, dan terakhir pembangunan infrastruktur menggunakan skema pembiayaan non APBA.
Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Aceh, Syafriadi, menuturkan, ada begitu banyak anggaran PEN yang dikucurkan pemerintah pusat untuk menunjang perekonomian nasional. Dia menilai adanya dana tersebut menjadi peluang yang harus dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian masyarakatnya saat ini.
Dia menyebutkan, dana PEN tersebut diperuntukkan dalam sejumlah klaster, yaitu, klaster kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM dan korporasi, program prioritas dan insentif usaha.
Selain itu, Syafriadi juga merekomendasikan agar pembangunan infrastruktur di Aceh dapat menggunakan sumber pembiayaan yang kreatif, seperti dengan menggunakan skema KPBU, dan PINA (Pembiayaan Infrastruktur Non APBN), SMV (Special Mission Vehicle), diantaranya oleh PT SMI, PT PII dan LPI (SWF).
Sementara itu, Kepala BPS Aceh, Ihsanurrijal, berjanji akan membantu memberikan data wilayah kantong-kantong kemiskinan di Aceh, sehingga dapat difokuskan program penanganan di tempat tersebut. Dia juga akan memberikan sejumlah data terkait indikator penilaian seseorang yang dikatakan miskin. (Ria)
