Jakarta (Waspada Aceh) – Pemerintah Bahrain melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras serangan yang dilancarkan Iran menggunakan rudal balistik dan pesawat nirawak.
Menurut pernyataan resmi yang dimuat Kantor Berita Bahrain dan dilansir Aljazeera pada Minggu (28/6/2026), aksi tersebut dinilai melanggar kedaulatan serta merusak peluang meredakan ketegangan dan menciptakan gangguan stabilitas di kawasan Timur Tengah.
Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Bahrain menyerukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera mengadakan pertemuan darurat. Tujuannya adalah membahas situasi yang memanas, menghentikan agresi yang berlangsung, serta meminta pertanggungjawaban penuh kepada pihak yang bertanggung jawab.
“Kami menegaskan hak sah sepenuhnya untuk mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayah sesuai hukum internasional, serta meminta Iran bertanggung jawab atas setiap eskalasi akibat serangan berlanjutnya,” tegas pernyataan tersebut.
Seiring dengan itu, pihak berwenang Bahrain mengaktifkan kembali sirine peringatan dini untuk mengantisipasi serangan udara lanjutan. Warga diminta tetap tenang dan mengikuti imbauan pemerintah agar segera menuju tempat aman yang telah disiapkan.
Serangan ini dikonfirmasi dilakukan oleh Garda Revolusi Islam Iran sebagai bentuk pembalasan. Sebelumnya, Iran menuduh Amerika Serikat melancarkan serangan ke wilayahnya.
Dalam pernyataannya, Garda Revolusi menyatakan telah menghancurkan delapan fasilitas militer penting milik AS, meliputi Pangkalan Ali al-Salem di Kuwait dan Pangkalan Angkatan Laut Armada Kelima di Pelabuhan Salman, Bahrain.
“Setiap agresi musuh, apa pun dalihnya dan sekecil apa pun targetnya, akan kami balas dengan serangan yang menghancurkan,” ancam pernyataan resmi Garda Revolusi.
Sementara itu, situasi semakin rumit karena kedua belah pihak saling menuduh melanggar kesepakatan gencatan senjata yang dianggap sangat rapuh. Seperti diberitakan kantor berita AFP, perselisihan ini turut memperlambat dan mempersulit jalannya perundingan yang bertujuan mengakhiri rangkaian konflik di kawasan Timur Tengah.
Wilayah Teluk Persia selama ini menjadi kawasan strategis yang sering memanas akibat persaingan pengaruh kekuatan besar dan ketegangan antara Iran dengan negara-negara Teluk serta sekutunya.
Pangkalan militer AS di Bahrain dan Kuwait memiliki peran penting dalam pengawasan keamanan maritim dan operasi militer di kawasan tersebut. Serangan timbal balik yang terjadi saat ini berisiko memicu konflik terbuka yang lebih luas, sehingga peran lembaga internasional sangat dibutuhkan untuk menengahi dan mencegah eskalasi yang lebih parah. (*)
