Aceh Utara (Waspada Aceh) – “Sebelumnya, air masuk tak terkendali, keluar pun tak ada jalan. Tambak kami hancur, pematang hanyut, dan kami tak tahu kapan bisa kembali bekerja. Kini, aliran air sudah bisa kami atur kembali. Itu anugerah bagi kami,” kata Waliyunis, Keuchik Glumpang Sulu Timu, Aceh Utara, saat ditemui di tepian Lueng Raja, akhir Oktober 2026.
Saat itu tak jauh di belakang Waliyunis, tampak ekskavator terus bergerak, mengeruk endapan lumpur. Lumpur ini selama hampir setahun menutupi aliran, sehingga sungai menjadi dangkal, akibat bencana alam banjir yang terjadi pada November 2025.
Sungai Lueng Raja yang tersambung dengan Krueng Bungkah, melintasi lima desa di Kecamatan Dewantara dan Muara Batu sebelum bermuara ke Samudera Hindia. Banjir akhir November 2025 lalu tak hanya menghancurkan puluhan rumah dan merobohkan jalur kereta api. Tetapi juga mendangkalkan aliran sungai sehingga sedikit hujan saja air segera meluber ke pemukiman dan tambak warga.
Keluhan para nelayan di pesisir kini telah terjawab dengan adanya kegiatan pemulihan sungai. Proyek normalisasi yang diumumkan 13 Oktober 2026 ini menelan anggaran Rp14 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum, dengan target penyelesaian akhir November 2026.
Air Kembali Mengalir
Bagi Wahyu Saputra, petani tambak di Desa Glumpang Sulu Timu, normalisasi sungai ini menjadi titik balik yang telah dinantikan hampir satu tahun.
“Kalau sebelumnya, bagaimana mau bekerja? Memasukkan air tidak bisa, membuang air juga tidak bisa. Sekarang sudah bisa,” ungkapnya.
Begitupun Wahyu menyampaikan pekerjaan belum selesai sepenuhnya. Aliran sungai memang telah terbuka, tetapi dasar tambak yang tertimbun material banjir, hingga sekarang masih dangkal sehingga air yang dimasukkan cepat meresap dan kembali menjadi lumpur.
“Kalau bisa, pemerintah jangan hanya menggali aliran sungai. Tambak kami juga butuh digali. Air masuk, seminggu kemudian sudah kering lagi. Bagaimana kami mau bekerja?” harapnya.
Waliyunis membenarkan belum semua warga dapat kembali berproduksi. Sebagian tambak masih menunggu rehabilitasi pematang dan pembersihan lahan dari lumpur. “Kami berharap pemerintah mempercepat rehabilitasi tambak dan memberikan modal usaha. Hampir 60 persen warga kami hidup dari laut, 30 persen dari tambak dan garam. Ketika sungai mati, perekonomian kami ikut terhenti,” jelasnya.
Pemulihan Sektor Kelautan dan Perikanan
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, berulang kali menegaskan urgensi penanganan sungai-sungai terdampak sedimentasi.
“Dari 137 sungai yang menjadi sasaran normalisasi di tiga provinsi, penumpukan sedimen telah menurunkan kapasitas tampung air. Begitu sedimen tinggi dan hujan turun deras, air meluber menjadi banjir. Kami bekerja keras menyelesaikannya sebelum puncak musim hujan,” ujar Tito.
Banjir susulan masih dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, sehingga penanganan sungai menjadi prioritas utama agar infrastruktur yang telah dibangun tidak rusak kembali.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyampaikan pemulihan lahan budidaya berjalan beriringan. Delapan unit ekskavator telah diturunkan di Aceh dari total 12 unit yang disiapkan untuk tiga provinsi terdampak.
Menurut Sakti Wahyu Trenggono, per akhir Oktober 2026, sebanyak 5.707 hektare tambak dan kolam di delapan kabupaten/kota di Aceh telah kembali beroperasi. Tahun ini, KKP mengalokasikan anggaran sebesar Rp371,8 miliar untuk memulihkan 15.446 hektare lahan budidaya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pemulihan Tambak di Renduk PRRP Sumatera
Bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera pada November 2025 berdampak terhadap 31.248 hektare tambak, kolam, dan prasarana pendukung di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, dampak terbesar tercatat di Aceh seluas 30.417 hektare, disusul Sumatera Utara 575 hektare dan Sumatera Barat 256 hektare.
Data dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera tersebut menjadi dasar penyusunan program pemulihan sektor kelautan dan perikanan.
Untuk memulihkan aktivitas usaha, Renduk PRRP mengarahkan rehabilitasi pada perbaikan prasarana produksi tambak, pemulihan akses jalan operasional, serta pembenahan sistem tata air dan saluran pendukung. Pemerintah juga merencanakan dukungan sarana produksi, seperti benih, pakan, peralatan perikanan, hingga akses permodalan dan pendampingan bagi pembudidaya.
Dalam tahap rekonstruksi, pemulihan tidak hanya diarahkan untuk mengembalikan kapasitas produksi tambak, tetapi juga menata kawasan budidaya agar lebih adaptif terhadap risiko bencana dan perubahan lingkungan. Penguatan sistem produksi, pengolahan, dan distribusi diharapkan dapat menghidupkan kembali rantai usaha perikanan sekaligus memulihkan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Kini bibir sungai Lueng Raja kini terlihat berbeda. Lumpur sisa pengerjaan tertata di tepian, aliran air lebih dalam dan tenang mengalir menuju laut. Bagi warga Glumpang Sulu Timu, suara ekskavator telah membangkitkan kembali semangat mereka untuk mengelola tambaknya. Mereka juga berharap perhatian tidak berhenti di aliran sungai saja, tetapi menjangkau pula petak-petak tambak yang menjadi nadi kehidupan keluarga mereka. (*)
