Pidie Jaya (Waspada Aceh) – Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengeluarkan kebijakan penting. Yakni daerah yang terkena bencana susulan berdampak luas, dapat menetapkan kembali status tanggap darurat.
Status tersebut dapat ditetapkan kembali agar proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lebih cepat tanpa terhambat prosedur lelang yang memakan waktu dua hingga tiga bulan.
“Pemerintah daerah bisa mengeluarkan Belanja Tidak Terduga secara cepat, demikian juga kementerian/lembaga,” kata Tito ketika melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pidie Jaya, Selasa (3/11/2026).
Kehadirannya meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak banjir sekaligus menyerahkan bantuan kepada masyarakat. Kehadiran Kasatgas menjadi momentum penting untuk mempercepat langkah pemulihan yang tertuang dalam Rencana Induk PRRP Sumatera 2026-2028.
Dalam pernyataannya di hadapan jajaran pemerintah daerah dan masyarakat, Tito menjelaskan kerangka besar penanganan bencana yang dibagi menjadi tiga fase: masa tanggap darurat, masa transisi pemulihan fungsi, dan masa rehabilitasi serta rekonstruksi permanen.
“Setelah masa darurat dan masa transisi, kita masuk ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi untuk dipermanenkan, bahkan kalau bisa lebih baik lagi. Semua ini membutuhkan biaya,” ujar Tito. Ia menegaskan, Rencana Induk PRR yang telah disusun menjadi pegangan utama pelaksanaan pemulihan selama tiga tahun, yakni 2026–2028, dengan total anggaran yang disetujui mencapai Rp100,1 triliun.
Untuk tahun 2026 saja, pemerintah pusat telah mengalokasikan Rp39 triliun di lingkungan kementerian dan lembaga, di mana Kementerian Pekerjaan Umum memperoleh porsi terbesar sekitar Rp22 triliun.
Dari 33 kementerian dan lembaga yang terlibat, 29 instansi telah menerima alokasi anggaran. Dukungan ke daerah juga diperkuat melalui tiga tahap penyaluran dana: mulai dari Rp4 miliar per kabupaten pada masa darurat, Rp20 miliar per provinsi, hingga tambahan Transfer ke Daerah sebesar Rp10,6 triliun untuk enam provinsi terdampak, di mana Aceh menerima sekitar Rp1,4 triliun.
Bencana Susulan
Tito mengakui, bahwa penanganan bencana di tiga provinsi Sumatera bagian barat merupakan cakupan terluas yang pernah ditangani dalam kariernya. Sebab bencana ini mencakup 53 kabupaten/kota. Tantangan belum selesai karena curah hujan tinggi terus memicu bencana susulan, termasuk banjir yang kembali melanda Pidie Jaya akhir Oktober 2026.
Kebijakan lain yang disampaikan Tito adalah prioritas pembersihan sedimen pada 137 sungai yang mengalami pendangkalan di tiga provinsi. Pemerintah pusat juga akan memfasilitasi kerjasama pembersihan sungai dengan pihak ketiga. Di mana nilai ekonomis pasir dan batu dapat dihitung secara transparan menjadi pendapatan asli daerah, sehingga sungai bersih, masyarakat tidak terbebani, dan daerah memperoleh pendapatan.
Dalam kunjungan tersebut, Tito didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, Ketua DPR Aceh Zulfadhli, serta Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi. Sejumlah bantuan diserahkan secara simbolis di Pendopo Bupati Pidie Jaya: 1 unit mobil tangki air serbaguna, 9 unit pompa air (masing-masing 3 untuk Pidie Jaya, Aceh Utara, dan Bireuen), mesin genset, bantuan tunai Rp200 juta untuk Desa Dayah Usen dan Rp200 juta untuk Desa Alue Keutapang, serta bantuan paket sembako dan logistik darurat dari Kementerian Sosial senilai total Rp781.119.000, serta bantuan logistik darurat sebesar Rp406 juta.
Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi melaporkan banjir susulan yang melanda 1 November 2026 memengaruhi 5 kecamatan, 21 desa, sekitar 4.500 KK, dan 15.000 jiwa. “Kami mohon arahan dan dukungan, karena keterbatasan anggaran daerah masih menjadi kendala penanganan menyeluruh di sepanjang aliran sungai,” ujarnya.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah juga menyampaikan, pola hujan ekstrem kerap memicu bencana di sejumlah kabupaten/kota di akhir tahun, sehingga penetapan kembali status tanggap darurat dinilai sangat mendesak untuk mempercepat penanganan.
Tito menegaskan pemulihan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat dan akan berjalan bertahap hingga 2028 dengan skala prioritas yang jelas.
“Yang bisa ditangani kabupaten/kota, silakan kerjakan. Yang mampu dipimpin provinsi, kerjakan. Yang tidak mampu daerah, sampaikan ke Satgasnas untuk kita koordinasikan di pusat. Semua akan kita perhatikan, tidak ada yang ditinggalkan,” tegasnya.
Setelah penyerahan bantuan, rombongan meninjau langsung tiga lokasi terdampak: tanggul jebol sepanjang 150 meter di Sungai Krueng Meureudu, kerusakan lahan persawahan di Gampong Beuringen, serta kawasan Sungai Krueng Jeulanga-Ulim di Gampong Alue Keutapang. Langkah ini memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang disalurkan harus tepat sasaran, dan untuk membangun infrastruktur yang lebih tangguh untuk masa depan. (*)
