Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pengembangan Sabang sebagai hub logistik internasional masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan konektivitas, biaya transportasi, terbatasnya pasar industri, hingga kepastian hukum bagi investor.
CEO PT Trans Continent, Ismail Rasyid, mengatakan, potensi Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas atau free trade zone perlu didukung kesiapan infrastruktur dan kepastian mekanisme perdagangan agar mampu menarik investasi.
Hal tersebut disampaikan Ismail usai mengikuti Seminar Nasional bertema “Sabang sebagai Gerbang Strategis Pertumbuhan Ekonomi, Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional” di Hotel Hermes, Banda Aceh, Selasa (3/11/2026).
Menurut Ismail, salah satu kendala mendasar adalah konektivitas antara Sabang dan daratan Aceh. Keterbatasan jadwal keberangkatan dan kepulangan kapal dinilai memengaruhi kelancaran aktivitas bisnis.
“Kalau kita mau ke Sabang saja, kita masih terbatas waktu keberangkatan dan kepulangannya,” kata Ismail.
Ia menjelaskan, investasi di Sabang membutuhkan perhitungan prospek bisnis yang jelas. Sebab, kegiatan logistik tidak cukup hanya mengandalkan kebutuhan konsumsi masyarakat setempat.
Dengan jumlah penduduk sekitar 30.000 hingga 40.000 orang, menurut Ismail, volume barang konsumsi lokal masih relatif kecil untuk menopang investasi logistik berskala besar.
Karena itu, ia menilai Sabang perlu mengembangkan aktivitas alih kapal (transshipment) dan perdagangan barang industri yang memiliki jangkauan pasar lebih luas.
Salah satu peluang yang dapat dikembangkan adalah menjadikan Sabang sebagai lokasi transit barang industri dari negara lain, seperti Australia dan China, sebelum dikirim ke daerah tujuan. Barang tersebut juga berpotensi masuk ke Aceh untuk dirakit sebelum diekspor kembali.
Selain itu, Ismail melihat peluang kebutuhan fasilitas penyimpanan barang dari perusahaan industri yang menghadapi ketidakpastian geopolitik global.
Perusahaan yang bergerak di sektor offshore, onshore, maupun industri berskala besar, kata dia, membutuhkan lokasi penyimpanan alternatif untuk mengantisipasi risiko di kawasan operasionalnya.
Namun, peluang tersebut perlu dipastikan dari sisi pasar sebelum investor menanamkan modal. Sebab, pengembangan kegiatan logistik membutuhkan investasi peralatan dan infrastruktur pendukung.
“Kalau kita tiba-tiba masuk, kita kan perlu alat-alat untuk mendukung, seperti infrastruktur, misalnya crane, forklift, kemudian alat angkut lainnya, pengadaan kapal,” ujarnya.
Konektivitas dan Biaya Logistik
Selain keterbatasan pasar, Ismail menyoroti persoalan konektivitas dan biaya transportasi antara Sabang dan Malahayati.
Menurutnya, pengiriman barang masih bergantung pada layanan kapal dengan kecepatan dan kapasitas terbatas sehingga biaya logistik menjadi relatif tinggi dan belum efisien.
Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah pengoperasian kapal berukuran lebih kecil untuk melayani transportasi antarpulau, apabila volume barang sudah memungkinkan.
Di tengah tantangan tersebut, Ismail mengatakan PT Trans Continent sedang mengembangkan kawasan logistik di Krueng Raya. Perusahaan juga menjajaki kerja sama dengan Pelindo untuk pengembangan pusat logistik domestik di kawasan Malahayati.
Ia berharap proses kerja sama tersebut dapat segera diselesaikan sehingga Malahayati dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pusat distribusi barang dari berbagai daerah.
Di sisi lain, Ismail menilai pengembangan industri pengolahan di Aceh juga perlu mendapat perhatian. Menurutnya, belum banyak industri yang mengolah komoditas lokal menjadi produk bernilai tambah.
Kondisi tersebut turut memengaruhi perkembangan rantai pasok atau supply chain di Aceh. Berbeda dengan sejumlah daerah di Pulau Jawa yang memiliki jaringan industri dan dukungan infrastruktur lebih berkembang, rantai pasok di Aceh dinilai masih menghadapi keterbatasan.
“Supply chain atau rantai pasok itu berkaitan. Karena didukung oleh infrastruktur yang banyak, akan bersaing dan menjadi lebih murah. Jadi, ini tantangan posisi kita di Aceh,” katanya.
Kepastian Hukum bagi Investor
Dari sisi regulasi, Ismail menilai kepastian hukum menjadi faktor penting dalam menarik investasi ke Sabang.
Meskipun telah berstatus kawasan perdagangan bebas, menurutnya, masih terdapat persoalan terkait mekanisme masuknya barang yang perlu diperjelas.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekhawatiran bagi calon investor apabila aturan dan prosedur perdagangan belum memberikan kepastian.
“Proses ini memerlukan satu kepastian, kepastian hukumnya,” ujar Ismail.
Ia mengatakan, kejelasan regulasi diperlukan agar investor memahami mekanisme kegiatan usaha dan tidak ragu untuk menanamkan modal di kawasan Sabang. (*)
