Banda Aceh (Waspada Aceh) — Realisasi anggaran tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Aceh tahun anggaran 2026 mencapai Rp 664,2 miliar atau 40,20 persen dari total pagu Rp 1.652,1 miliar per 26 Oktober 2026.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan realisasi tersebut meningkat Rp 42,24 miliar dibandingkan posisi 16 Oktober 2026 yang tercatat Rp 621,96 miliar atau 37,65 persen.
Menurut Nurlis, peningkatan tersebut tidak terlepas dari pemantauan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem bersama Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh terhadap penggunaan anggaran tambahan TKD.
“ Kenaikan realisasi yang kini telah melampaui angka 40,20 persen ini membuktikan bahwa instruksi pimpinan mulai berjalan efektif di lapangan,” ujar Nurlis di Banda Aceh, Selasa (27/10/2026).
Ia mengatakan percepatan realisasi juga merupakan tindak lanjut rapat pimpinan yang dipimpin Wakil Gubernur Fadhlullah bersama Penjabat Sekretaris Daerah Aceh Taufik dan para kepala satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) pada 20 Oktober 2026.
Dalam rapat tersebut, para kepala SKPA diminta mengidentifikasi hambatan pelaksanaan anggaran dan memprioritaskan kegiatan yang berkaitan langsung dengan percepatan belanja.
Nurlis menegaskan percepatan diperlukan mengingat Aceh memasuki periode curah hujan tinggi pada Oktober hingga Desember yang berpotensi memicu bencana hidrometeorologi.
“Seluruh SKPA dan pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk semakin mempercepat eksekusi belanja langsung,” katanya.
Berdasarkan data TV Monitor P2K Pemerintah Aceh per 26 Oktober 2026, realisasi anggaran pada tingkat provinsi yang mencakup 14 SKPA mencapai Rp 341 miliar atau 41,34 persen dari pagu Rp 824,8 miliar.
Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mencatat serapan tertinggi sebesar 98,40 persen. Berikutnya, Dinas Pangan sebesar 89,45 persen, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh 68,68 persen, Dinas Sosial 62,98 persen, dan Dinas Pengairan 61,38 persen.
Sementara itu, realisasi pada tingkat kabupaten/kota yang mencakup 14 daerah mencapai Rp 323,2 miliar atau 39,06 persen dari pagu Rp 827,3 miliar.
Kabupaten Aceh Selatan mencatat serapan tertinggi sebesar 69,93 persen, disusul Gayo Lues 66,58 persen dan Aceh Tamiang 55,51 persen.
Nurlis mengatakan Wakil Gubernur juga meminta para kepala SKPA memusatkan perhatian pada penyelesaian kendala di lapangan dan menunda agenda yang tidak berkaitan langsung dengan percepatan realisasi anggaran.
Pemerintah Aceh, lanjutnya, membuka akses pemantauan realisasi anggaran bagi masyarakat melalui portal TV Monitor P2K di laman https://p2k-apba.acehprov.go.id/views/tv.html.
Menurut Nurlis, percepatan belanja diharapkan dapat mendukung pemulihan infrastruktur akibat bencana dan memastikan manfaat anggaran dirasakan masyarakat menjelang akhir tahun. (*)
