Jakarta (Waspada Aceh) – Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat menyoroti perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi di era digital. Perkembangan media sosial dan algoritma platform digital dinilai menghadirkan tantangan baru bagi kualitas pengetahuan dan kemampuan masyarakat memilah informasi.
Hal itu disampaikan Komaruddin saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman antara Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Menurut Komaruddin, pada masa lalu informasi melalui tulisan melewati proses produksi dan seleksi yang relatif panjang. Media massa juga memiliki identitas, alamat, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap informasi yang diterbitkan.
Namun, perkembangan teknologi digital mengubah situasi tersebut. Media sosial kini menjadi ruang publik yang memungkinkan siapa pun memproduksi dan menyebarkan informasi.
“Dulu informasi dikuasai oleh media massa, terakreditasi, terseleksi dan terverifikasi. Sekarang media sosial memenuhi ruang publik,” ujarnya.
Komaruddin mengingatkan, derasnya arus informasi tidak selalu sejalan dengan meningkatnya kualitas pengetahuan masyarakat. Informasi yang benar bercampur dengan kabar yang belum terverifikasi, sensasi, bahkan penipuan.
Salah satu persoalan yang disorotinya adalah algoritma platform digital yang secara perlahan membentuk pola konsumsi informasi. Konten yang sering dilihat, disukai, atau dicari pengguna akan menjadi dasar bagi algoritma untuk merekomendasikan informasi berikutnya.
“Algoritma itu sebelumnya menjajah tanpa paksaan, mengendalikan tanpa paksaan,” kata Komaruddin.
Ia menjelaskan, aktivitas pengguna telepon pintar meninggalkan jejak data yang dapat digunakan untuk membentuk profil dan menyajikan rekomendasi konten. Akibatnya, masyarakat berpotensi terus menerima informasi yang sesuai dengan kesukaan masing-masing, sementara sudut pandang berbeda semakin jarang dijumpai.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi masyarakat, keluarga, dunia pendidikan, media, dan pemerintah. Kemampuan memeriksa serta mempertanyakan informasi dinilai penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh konten yang memancing emosi.
“Yang serius sekali adalah kita tidak dilatih untuk mengecek informasi,” katanya.
Komaruddin juga mengingatkan bahwa media sosial memiliki kekuatan besar dalam menggerakkan emosi dan membentuk opini publik dalam waktu singkat. Karena itu, literasi informasi dan kemampuan verifikasi perlu diperkuat agar masyarakat tidak mudah terbawa arus informasi yang menyesatkan. (*)
