Pembangunan 89 unit Huntap ditangani oleh Balai Perumahan Rakyat. Jika berjalan lancar, ditargetkan serah terima dapat dilakukan pada Desember 2026, paling lambat Januari 2027.
Pidie (Waspada Aceh) – Pembangunan 89 unit hunian tetap atau Huntap, ditangani oleh Balai Perumahan Rakyat. Jika berjalan lancar, ditargetkan serah terima dapat dilakukan pada Desember 2026, paling lambat Januari 2027.
“Puji syukur, saat ini sudah tidak ada lagi warga Pidie yang tinggal di tenda darurat. Seluruh penyintas sudah pindah ke Hunian Sementara yang jauh lebih aman dan layak ditempati,” ujar Laksma TNI Nouldy Tangka, perwakilan Tim Monev Aceh-1 Komando Taktis Satgas PRR, saat meninjau langsung progres pemulihan di Kabupaten Pidie, Rabu (21/10/2026).
Terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya mempercepat pelaksanaan program mengingat waktu yang tersisa pada 2026 semakin terbatas. Ia meminta kementerian dan lembaga terkait memastikan kegiatan yang telah direncanakan segera direalisasikan serta mendorong pemerintah daerah (pemda) mendukung pelaksanaannya di lapangan.
“Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak berhenti terus melakukan percepatan pemulihan rehabilitasi, rekonstruksi pascabencana Sumatera,” ujar Tito di Jakarta, Rabu (21/10/2026), saat memimpin rapat dan konferensi pers yang juga dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono serta Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Teddy Paul H Siagian.
Hasil pantauan tim menunjukkan jalur Geumpang–Pameu yang sempat terputus akibat longsor, kini sudah dapat dilalui kembali oleh warga. Sementara itu, peningkatan jalan di Kembang Tanjong juga telah rampung 100 persen. Menghadapi potensi cuaca ekstrem, tim telah menempatkan alat berat dalam status siaga di lokasi-lokasi rawan agar penanganan gangguan dapat dilakukan dengan cepat.
“Kita telah menyiagakan alat berat di titik-titik rawan sebagai langkah antisipasi cuaca ekstrem. Jalan yang terhubung dan terawat adalah urat nadi pemulihan masyarakat,” tegas Laksma Nouldy.
Sebagaimana diatur dalam Renduk (Rencana Induk) Satgas PRR terkait pembangunan hunian tetap (huntap), meliputi percepatan pembangunan rumah permanen bagi masyarakat terdampak bencana, kepastian dan kesiapan lahan, serta penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Percepatan tersebut perlu didukung pendataan penerima manfaat yang akurat, kejelasan status lahan, kesiapan lokasi, serta penyelesaian berbagai kendala agar pembangunan berjalan sesuai target. Dalam pelaksanaannya, Satgas PRR berperan mengoordinasikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta mendorong sinergi para pemangku kepentingan sesuai kewenangannya.
Huntap 89 Unit Ditargetkan Rampung Januari 2027
Dari hasil verifikasi gabungan tim Satgas PRR Pusat bersama BPBD dan instansi terkait di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, mencatat pembersihan sisa lumpur dan material bencana di seluruh permukiman terdampak juga telah tuntas 100 persen.
Sementara pembangunan 89 unit Hunian Tetap (Huntap) menjadi fokus utama. Laksma Nouldy mendorong percepatan birokrasi agar konstruksi dapat segera dimulai tanpa menunggu sertifikat tanah terbit, cukup dengan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT). Pemasangan jaringan pipa air bersih juga harus berjalan beriringan, sehingga saat rumah selesai dibangun, warga dapat langsung menempatinya dengan nyaman.
Hal senada disampaikan Ali Basyah, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Pidie Jaya. “Pembangunan 89 unit Huntap ditangani oleh Balai Perumahan Rakyat. Jika berjalan lancar, kami targetkan serah terima dapat dilakukan pada Desember 2026, paling lambat Januari 2027,” jelasnya.
Dari 89 unit tersebut, 12 unit diperuntukkan bagi warga yang rumahnya hanyut terbawa banjir bandang, sedangkan sisanya untuk warga yang berada di zona merah dan perlu direlokasi ke kawasan yang lebih aman. Pemerintah Kabupaten Pidie telah menyiapkan lahan seluas sekitar 1,6 hektare untuk pembangunan hunian tetap ini.
Air Bersih Dipastikan Mengalir Lancar
Di Kecamatan Keumala, tim juga meninjau langsung instalasi pengolahan air bersih untuk mengatasi kendala suplai ke rumah warga. Fokus perbaikan mencakup penggantian pipa transmisi yang bocor, pembersihan sumur dari endapan, serta penguatan perlindungan pipa dari ancaman erosi sungai.
“Optimalisasi air bersih menjadi prioritas utama dan sangat krusial, terutama untuk mendukung kawasan relokasi. Dengan suplai yang lancar, warga tidak perlu lagi berebut sumber air, terlebih saat musim kemarau tiba,” ungkap Laksma Nouldy. Perbaikan dilakukan bersinergi dengan Perumda Tirta Mon Krueng Baro agar hasilnya tahan lama dan berkelanjutan.
Di tengah proses pemulihan, wajah-wajah warga memancarkan harapan yang tulus. Khairati, warga Desa Blang Pandak yang telah sepuluh bulan tinggal di Huntara, mengaku senang namun tak sabar menanti rumah barunya. “Tiga bulan lagi, insyaAllah kami bisa menempati Huntap. Kami berharap pembangunannya segera selesai,” ucapnya dengan raut gembira.
Suriati, tetangganya, juga menyampaikan hal serupa: “Di Huntara kami nyaman, tapi kami mohon Huntap segera selesai. Di sana tanahnya milik kita bersama, tempat yang lebih permanen dan aman.”
Secara nasional, pemerintah telah menyiapkan anggaran pemulihan pascabencana di Aceh sebesar Rp58,973 triliun untuk periode 2026–2028. Tahap pertama tahun 2026 dialokasikan Rp24,215 triliun, diikuti Rp20,219 triliun pada 2027, dan Rp14,539 triliun pada 2028. Pembangunan dilakukan dengan prinsip Build Back Better, Safer and Sustainable, membangun kembali dengan lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan, sehingga warga tidak sekadar memiliki rumah, melainkan kehidupan yang lebih tangguh menghadapi risiko bencana di masa depan.
Dengan koordinasi yang makin padu antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, langkah demi langkah pemulihan terus berjalan. Bagi warga Pidie, hunian tetap yang kokoh dan air bersih yang mengalir bukan lagi sekadar impian, melainkan kenyataan yang perlahan terwujud. (*)
