Medan (WaspadaAceh): Hingga saat ini ada sekitar 22.000 warga di Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) belum menikmati fasilitas kesehatan, termasuk layanan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Demikian disampaikan Sekda Aceh Tenggara, M.Ridwan, pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) se-Kabupaten Aceh Tenggara, dengan tema, “Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Keuangan Desa” yang berlangsung di Hotel Putra Mulia, kota Medan, Sabtu (24/3/2018).
Menurut Ridwan, kondisi ini sangat ironis, karena kebutuhan pelayanan dan perlakuan kesehatan masyarakat jadi terkendala akibat kesalahan data yang diinput dari desa sebagai pemberi informasi awal.
Di hadapan 80 peserta yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa dan operator desa, Ridwan kembali menegaskan bahwa pelatihan ini sangat penting dan harus dilaksanakan. Menurutnya, dengan momen ini maka desa dengan seluruh perangkat dan elemnenya akan kembali melakukan evaluasi dan pendataan ulang, sehingga akan memberikan angka yang kongkrit.
Tidak seperti selama ini, banyak sekali data yang salah dan tidak akurat, diberikan oleh pihak desa sehingga banyak menuai masalah.
Seperti contoh dalam hal data tentang beras Ranstra yang tidak sesuai dengan klasifikasi penerima yang ada di desa, sehingga mendapat protes dari warga. Itu terjadi bukan karena pengisian data yang asal-asalan sehingga berakibat fatal.
Mengenai BPJS, kata Sekda, mengulangi, sebelumnya telah dilakukan verifikasi ulang, jumlah masyarakat yang belum menerima pelayanan fasilitas kesehatan gratis ini hampir mencapai 40.000 orang. Namun dalam beberapa bulan dapat ditekan hingga pada tahun ini, jumlah masyarakat yang belum menerima fasilitas hanya sekitar 20.000 orang saja.
LKPOD (Lembaga Kajian Pengembangan Otonomi Daerah) sebagai penyelenggara Bimtek, yang berlangsung 23-26 Maret, menghadirkan sejumlah narasumber dari Mendagri, akademisi, SKPK dan pihak berkompeten lainnya. Terlihat hadir Kadis BPMD, Amri Siregar, Kabid Anggaran DPK2D Syukur Karo-Karo, Camat Depok, Ahmad Yani, Inspektur Agara, Abd Jaringan, dan Ketua PWI Agara, Abadi Selian. (cas)
