Jakarta -Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Abdurrahman Mohammad (AM) Fachir di ruang kerjanya di Kemenlu, Jl. Taman Pejambon, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2019).
Pertemuan Paduka Yang Mulia (PYM) tersebut dengan Wamenlu guna mensosialisasikan dan mempromosikan Aceh keluar negeri.
“Aceh adalah daerah potensi investasi, yang juga memiliki destinasi Green Tourism dan Syariah Tourisme,” ujar PYM kepada Wamenlu.
Menurutnya, dengan berbagai fasilitas yang telah dimiliki Aceh seperti pelabuhan laut strategis Malahayati di Aceh Besar, Pelabuhan Krueng Geukueh di Lhokseumawe, Pelabuhan Kuala Langsa di Langsa, dan Pelabuhan Calang di Aceh Jaya, maka sudah suharusnya Aceh mendapatkan promosi besar kepada dunia luar.
Selain itu, sebut PYM Malik Mahmud, Aceh juga memiliki Bandara Internasional seperti Sultan Iskandar Muda di Banda Aceh, Malikulsaleh di Lhoksumawe, Bandar Udara Rembele di Bener Meriah, dan Bandar Udara Cut Nyak Dien di Nagan Raya yang tentunya dapat mendukung keperluan tersebut.
“Untuk kebutuhan itu pula, maka kita meminta kepada Wamenlu agar kiranya di Aceh juga dapat dibuka Foreign Office, atau Kanwil Kemenlu, yang berguna mempermudah para investor dan orang asing untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan Aceh,” ujarnya.
Dengan begitu, lanjutnya, maka perekonomian Aceh dengan sendirinya akan bangkit. Pusat-pusat perekonomian seperti Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) di Sabang, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun di Lhoksumawe, akan benar-benar menjadi pusat perekonomian.
Menanggapi hal tersebut, Wamenlu Abdurrahman Mohammad (AM) Fachir mengatakan, untuk mencapai tujuan tersebut tentunya Aceh harus sudah menyiapkan sumber daya manusianya, terutama yang berhubungan langsung dengan pariwisata, investasi dan kerjasama bisnis dengan investor atau pembisnis asing.
“Karena itu, Pemerintah Aceh sebaiknya mengirimkan putra-putri terbaik mereka antara 8 hingga 10 orang untuk kemudian mendapatkan sejenis diklat di Kemenlu. Sebab, nantinya orang-orang inilah yang kemudian menemani para investor luar negeri,” ujarnya. (Ria)
