Banda Aceh (Waspada Aceh) – Gerakan Titipan Rakyat (GETAR) Aceh melontarkan kritik keras terhadap Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh terkait lambannya penanganan Jembatan Enang-Enang dan sejumlah infrastruktur lain yang rusak akibat banjir.
Sekretaris Jenderal GETAR Aceh, Teuku Izin, mendesak agar Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui satuan Zeni Konstruksi segera mengambil alih seluruh proyek pembangunan dan perbaikan jembatan yang terdampak banjir di Aceh.
Menurutnya, keterlambatan penanganan tersebut telah menyebabkan masyarakat terus menanggung dampak ekonomi dan sosial akibat terputusnya akses transportasi.
“Kami melihat tidak ada sense of crisis dari BPJN Aceh. Masyarakat sudah terlalu lama dikorbankan oleh akses jalan yang terputus dan jembatan darurat yang tidak layak. Jika dibiarkan, isolasi ekonomi ini akan semakin memperparah keterpurukan pascabanjir,” ujar Teuku Izin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/6/2026).
Ia menilai BPJN Aceh gagal menunjukkan respons cepat terhadap kondisi darurat yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, Jembatan Enang-Enang merupakan jalur strategis yang hingga kini belum menunjukkan progres perbaikan yang berarti.
Karena itu, GETAR Aceh menilai pelibatan TNI menjadi langkah yang lebih efektif karena memiliki kemampuan teknis, mobilitas tinggi, serta pengalaman dalam membangun jembatan darurat maupun permanen di wilayah bencana.
Selain itu, organisasi tersebut juga meminta Gubernur Aceh dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BPJN Aceh.
“Rakyat Aceh butuh aksi nyata yang cepat, bukan sekadar janji atau peninjauan lapangan yang seremonial. Jika BPJN Aceh tidak mampu, mundurlah dan biarkan TNI yang menyelesaikannya demi keselamatan dan konektivitas warga,” tegasnya.
GETAR Aceh menilai percepatan pembangunan jembatan sangat penting untuk memulihkan aktivitas ekonomi, distribusi logistik, serta mobilitas warga yang terdampak banjir di berbagai wilayah Aceh. (*)
