Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pemerintah Aceh mendorong perluasan layanan sekolah inklusi sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK), terutama di wilayah yang belum memiliki layanan Sekolah Luar Biasa (SLB) memadai.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh layanan pendidikan yang setara tanpa diskriminasi, termasuk anak penyandang disabilitas.
“Dengan adanya kelas inklusi, kita berharap anak berkebutuhan khusus dapat bersekolah di sekolah umum yang menyediakan layanan khusus,” kata Abdul Mu’ti saat meresmikan Revitalisasi Satuan Pendidikan se-Kota Banda Aceh di SLB YPPC Banda Aceh, Selasa (23/6/2026).
Ia menyebut, kondisi geografis Indonesia yang luas dan persebaran penduduk yang tidak merata membuat sebagian keluarga kesulitan mengakses SLB karena jarak dan keterbatasan ekonomi.
Karena itu, pemerintah memperkuat layanan pendidikan inklusi, selain tetap mengembangkan SLB dan pendidikan berbasis komunitas.
Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, mengatakan salah satu persoalan utama pendidikan di Aceh adalah terbatasnya akses layanan bagi anak berkebutuhan khusus.
Ia menyebut, di Banda Aceh sebelumnya hanya terdapat satu SLB negeri, dan pada 2026 akan dibangun SLB baru bernama SLB Negeri Pembina Iskandar Muda.
Menurut dia, Aceh juga mendorong agar sekolah inklusi mendapatkan dukungan pendanaan yang lebih memadai, termasuk penyesuaian skema Dana BOS untuk kebutuhan siswa ABK.
Saat ini, kata dia, siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi masih dihitung sebagai siswa reguler sehingga kebutuhan pembiayaan belum sepenuhnya terpenuhi.
Murthalamuddin juga menyoroti kekurangan guru dengan kompetensi pendidikan luar biasa, meski secara umum Aceh tidak kekurangan tenaga pendidik. “Guru dengan spesialisasi pendidikan luar biasa masih sangat minim,” ujarnya.
Akibatnya, sejumlah daerah seperti Lhokseumawe dan Langsa masih mengalami keterbatasan layanan bagi anak berkebutuhan khusus. Pemerintah Aceh mengusulkan program alih keahlian bagi guru reguler menjadi guru SLB melalui pelatihan khusus yang diakui kementerian.
Menanggapi hal itu, Abdul Mu’ti menjelaskan pemerintah menerapkan empat pendekatan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, yakni penguatan sekolah inklusi, pengembangan SLB, layanan berbasis komunitas, dan layanan berbasis keluarga.
Ia juga menyebut pemerintah mulai menjalankan pelatihan guru pendamping ABK di sekolah inklusi. “Guru umum akan dilatih dan tugas pendampingan ABK dihitung sebagai bagian dari beban kerja mengajar,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat program revitalisasi satuan pendidikan di Aceh yang mencapai ribuan sekolah.
Pada 2025 terdapat 730 satuan pendidikan yang direvitalisasi, sementara pada 2026 tercatat 2.298 satuan pendidikan dengan total anggaran Rp2,32 triliun.
Pemerintah juga menyiapkan 180 ruang kelas darurat untuk sekolah yang belum dapat dibangun akibat kendala lahan, dengan 83 di antaranya telah selesai dan mulai digunakan. (*)
