Padangsidimpuan – Proyek pembangunan PLTA Batangtoru yang merupakan proyek strategis nasional (PSN), telah memenuhi Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) sebagai salah satu standarisasi dari The International Finance Corporation Performance Standards (IFC-PS) yang dikeluarkan The Equator Principles.
Standarisasi dunia ini menjadikan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE), salah satu perusahaan yang mengelola PLTA Batangtoru berstandar dunia dan kategori sehat, baik dalam pengelolaan lingkungan maupun sosial.
Rekomendasi itu diantaranya bahkan meliputi komitmen dalam menjaga keselarasan dan kelestarian lingkungan di sekitar proyek. Selama proyek berjalan, PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) sebagai perusahaan yang menaungi PLTA Batangtoru, wajib secara berkesinambungan melakukan sejumlah gerakan untuk kelestarian lingkungan sekitar.
Dalam Dokumen ESIA ini, ada beberapa komitmen dan rekomendasi yang harus dilaksanakan. Diantaranya meliputi lingkungannya itu sendiri, sosialnya dengan masyarakat dan kesehatan lingkungannya.
“Dalam perjalanannya, ada satu program, satu pemerhati yang memiliki konsern terhadap hutan Batangboru bernama Cebtos. Cebtos ini sangat konsern berinteraksi dengan Orangutan, program mereka lebih,” kata Vice President of Communications & Social Affairs PT NSHE, Firman Taufik.
Firman Taufik didampingi Senior Advisor Lingkungan PT NSHE, Agus Djoko Ismanto, memberi keterangannya di Dusun Sitandiang, Desa Bulu Mario, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Rabu (1/5/2019), saat melakukan pelatihan konservasi bersama warga sekitar.
Lokasi itu menjadi salah satu dusun yang berhubungan dengan akses pembangunan PLTA Batangtoru. Dalam kegiatan itu, PT NSHE melibatkan warga di seluruh dusun tersebut untuk aktif bersama dalam peran menjaga ekosistem hutan dan Orangutan bersama Tim BKSDA Sumut melalui Staf Seksi BKSDA Wilayah 5 Sumut, Muhammad Nasir Siregar.
“Dengan komitmen itu yang sejalan dengan PT NSHE, maka kita memutuskan bekerjasama dengan Cebtos. Sekarang kita ikuti sekali lagi dengan konkrit action.”
“Seperti apa saja masyarakat yang telah diberikan pelatihan ini kedepannya. Kami melihat justru ini lah, yang betul-betul konsern dan konkritnya. Membantu dan menajalankan program dengan Orangutan,” ujarnya.
Apalagi, kata Taufik, PT NSHE punya konsern terhadap ekosistem karena proyek PLTA terfokus pada penggunaan utamanya adalah air. Jadi, NSHE sangat peduli dengan lingkungan termasuk air, tanaman serta satwa yang terdapat di dalamnya.
Pemahaman Nama Batangtoru Sangat Luas
Sementara itu, Senior Advisor Lingkungan PT NSHE, Agus Djoko Ismanto atau sapaan akrabnya Adji (singkatan nama_red) membuka penjelasan mengenai pemahaman nama Batangtoru yang sangat luas. Termasuk didalam nama itu adalah Hutan Batangtoru, ekosistem Batangtoru, sungai Batangtoru, Kecamatan Batangtoru, Desa Batangtoru hingga dipakai untuk nama PLTA Batangtoru.
“Jika menggunakan nama PLTA Batangtoru, maka yang terlintas adalah keseluruhan ekosistem Batangtoru itu. Yang dipahami adalah PLTA memakai semua lahan Batangtoru untuk program itu. Padahal tidak demikian,” ujar Adji.
Adji menuturkan untuk luasan hutan Batangtoru, ada beberapa laporan. Pemerintah dari Kementrian LHK melaporkan 138.000 hektare dan ada juga NGO Trofical Forrest Conservation Act (TFCA) melaporkan seluas 163.000 hektare. Pihaknya sendiri tidak pernah melakukan pengukuran langsung.
“Pembanding diantaranya adalah seperti Kota Great London itu 150.000 hektare, Las Vegas itu 130.000 hektare, Genewa itu sendiri hanya 1.500 hektare. Jadi sama dengan 100 kali Genewa. Jadi itulah membayangkan kawasan hutan Batangtoru yang disebut habitatnya Orangutan itu 100 kalinya luas Genewa atau sama dengan Great London. Kalau dibanding Jakarta, ya dua atau tiga kali lipatnya Jakarta,” ungkapnya.
Apalagi, ujarnya, dari beberapa pemberitaan luar negeri itu, yang menyatakan bahwa populasi Orangutan ada 800 individu berada di lokasi proyek PLTA, memberi kesan seolah-olah hidup Orangutan berdesak-desakan.
Padahal beberapa ahli telah melaporkan, jumlah individu Orangutan kurang dari 600 individu, dan itu pun tersebar di seluruh kawasan hutan Batangtoru, yang meliputi Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Jadi bukan hanya di sekitar PLTA Batangtoru, seperti pemberitaan mereka.
PLTA Hanya Butuh 122 Hektare Lahan
Untuk membangun PLTA ini, jelasnya, perusahaan mendapatkan izin lokasi sebesar 6.500 hektare lebih. Lahan seluas itu dimanfaatkan untuk kegiatan eksplorasi hingga survei dan studi agar dapat mengetahui di mana letak DAM, power house, terowongan dan lainnya.
Bukan keseluruhan lahan digunakan untuk kegiatan pembangunan PLTA Batangtoru.
“Yang mana 6.500 hektare itu bukan konsesi, tapi areal yang diizinkan untuk kami melakukan eksplorasi. Setelah menemukan semuanya, lalu yang dipikirkan adalah bagaimana cara membangunnya ke lokasi. Sementara tidak ada yang bisa dijangkau, tidak ada infrastruktur apapun. Maka yang dipikirkan yang pertama adalah membangun jalan,” terangnya.
Dari 6.500 hektare itu, PT NSHE hanya butuh lahan sebanyak 650 hektare untuk membuka jalan, termasuk tempat membuang galian. Dari 650 hektare itu, yang menjadi struktur bangunan permanen adalah hanya sekitar 122 hektare saja, termasuk bangunan gedungnya.
“Itu lah tanah yang betul-betul berubah secara permanen. Jadi bukan 6.000 hektare apalagi 7.000 hekatare. 122 hektare. Lereng-lerengnya itu yang dulunya seperti itu 66 hektare, DAM-nya sendiri 10 hektare.”
“Power housenya 4 hektare, jalan itu 25-29 hektare dan totalnya itu 122 hektare. Sisa lahan sekitar 400 hektare lebih lagi itu tidak diperlukan akan ditanami kembali. Jadi, kerusakan yang terjadi pun hanya bersifat sementara,” tuturnya.
Beli Tanah Masyarakat Bukan Tanah Negara
Lalu, tanah 650 hektare itu punya siapa? Karena letaknya di APL (Areal Penggunaan Lain), Adji menuturkan itu dibeli semuanya dari masyarakat. Jadi tidak ada lahan negara di dalam tanah yang dipakai. Semuanya dibeli dari masyarakat.
“Dapat dibayangkan, pada saat kita beli itu tidak ada infrastruktur apapun, semuanya lereng-lereng. Pertanian intensifnya juga sangat sedikit. Pak Bupati itu sendiri menekankan, harganya tidak boleh lebih murah dari NJOP”.
“Bahkan bisa sampai 4-6 kali lipatnya. Sudah selesai semua di tahun 2016. Diantaranya di Desa Bulu Payung, Desa Patang Paya, Desa Marancar, Desa Pasar Sempurna, Desa Huraba, Desa Bulu Mario dan lainnya,” jelasnya.
Lokasi Orangutan Dimana Saja
Adji didampingi Staf Seksi BKSDA Wilayah 5 Sumut, Muhammad Nasir Siregar, menurturkan kalau hutan yang luas itu hampir 90.000 hektare disebut Hutan Lindung Batangtoru, ini yang besar.
Menurut laporan Kemen LHK, sekitar 350-400 individu termasuk dalam Blok Barat. Blok Timur itu antara 150-240 individu itu masuk Cagar Alam (CA) Dolok Sipirok sampai Dolok Sarulla (masuk wilayah Tapanuli Utara). Blok Selatan, Dolok Sibual-buali dan Cagar Alam Lubuk Raya, menurut laporannya ada 15-27 individu.
“Habitat mereka terbagi ke dalam 3 blok. Ini salah satunya antara Blok Barat dan Blok Timur itu sudah dipisahkan oleh APL dan jalan Trans Sumatera. Kemudian antara Blok Selatan dan Blok Timur dipisahkan juga dengan jalan Trans Sumatera. Kemudian antara Blok Selatan dan Blok Barat di sini sudah ada jalan. Dulunya jalan kabupaten, saat ini sudah menjadi jalan provinsi dan ada juga Sungai Batangtoru,” jelasnya.
Kata Adji, ada satu titik koridor yang menyambung berada di Desa Sitandiang ini. Namun, kalau ada yang mengatakan sekitar PLTA Batangtoru adalah habitat Orangutan dengan jumlah mencapai 800 individu, itu tidak benar.
Muncul anggapan bahwa semua populasi Orangutan itu seolah berada di lokasi proyek. “Tidak benar anggapan yang muncul sepihak itu,” ujar Adji.
Adji juga memastikan bahwa tidak ada yang akan tenggelam akibat adanya bendungan PLTA nantinya. Apalagi kondisi sungai saat ini 24 hektare dan nantinya jika menjadi bendungan sebesar 90 hektare total ditambah badan sungainya.
“Jadi ada yang berimajinasi itu akan tenggelam. Sementara itu, hanya sedikit, tidak keseluruhan hutan Batangtoru atau sungai yang dipakai.”
“Kenapa kalau mendengar PLTA itu dikaitkan dengan PLTA Jatiluhur, Purwakarta Jabar dan PLTA Kedungombo, Grobokan Jateng dan lainnya? Karena kedua PLTA itu berada di atas lahan ribuan hektare. Dibanding dengan PLTA Batangtoru hanya 90 hektare dari total 122 hektare lahan, masih sangat kecil dibanding PLTA yang berada di Jawa itu,” ujarnya.
Apalagi, jelasnya, meski mungil hanya 90 hektare, namun memiliki kapasitas besar mencapai 510 MW berbanding jauh dengan PLTA Jatiluhur dengan waduknya mencapai 8.300 hektare namun hanya menghasilkan 187 MW.
“Kami 90 hektare kapasitasnya 510 MW, di mana kecanggihannya. Kok bisa. Energi PLTA itu variabelnya dua. Debit air dan perbedaan tinggi karena gravitasinya. Kenapa Power housenya dibuat di bawah, supaya mendapatkan energi yang besar.”
“Perbedaan tinggi ke power house itu 278 meter yang menjulang dari atas ke bawah. Karena itu juga kita berani investasinya di situ. Imajinasi yang mengatakan itu semua tenggelam, tidak mungkin. Kalau kita bandingkan ini di Jatiluhur, ini hanya buntutnya saja, karena mungil,” tutup Senior Advisor Lingkungan PT NSHE, Agus Djoko Ismanto. (sulaiman achmad)
