Banda Aceh (Waspada Aceh) – Merebaknya wabah virus Corona (COVID-19) di Aceh, tidak hanya menjadi masalah kesehatan, namun juga menyangkut sektor perekonomian yang mengalami penurunan.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Syafriadi, Rabu (13/1/2021), mengatakan, penyampaian DIPA dan TKDD lebih awal menunjukkan komitmen pemerintah untuk melakukan akselerasi pemulihan ekonomi dan transformasi lebih cepat.
Secara nasional Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden KH. Ma’tuf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dana Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggran 2021 di Istana Negara, Jakarta pada 25 November 2020.
Sedangkan untuk DIPA Kementerian/Lembaga dan Alokasi TKDD tahun anggaran 2021 Provinsi Aceh telah diserahkan oleh Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, didampingi Kepala Kanwil DJPb Aceh, Syafriadi, pada 27 November 2020 di Kantor Gubernur Aceh. Total alokasi belanja negara di Aceh mencapai Rp48.8 triliun yang terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp14,4 triliun dan alokasi TKDD Rp34,4 triliun.
Agar perekonomian di Aceh dapat bergerak lebih baik lagi serta terjadinya pemerataan pembangunan, dibutuhkan akselerasi APBN dengan melakukan usaha percepatan realisasi belanja.
“Salah satunya adalah segera melaksanakan proses lelang lebih awal serta mengutamakan tenaga kerja dan bahan baku lokal,” kata Syafriadi, saat media meeting pelaksanaan APBN tahun 2020, mengawali kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-17 tahun 2021.
Harapannya, Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) 2021 di Aceh dikelola dengan baik, efektif dan akuntabel. Semangat kolaboratif yang didukung oleh integritas dan optimisme, serta ketahanan (endurance) yang berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting.
“Tentunya dukungan seluruh pihak dalam melaksanakan kebijakan pemerintah menjadi prasyarat mutlak dalam menentukan keberhasilan kita semua untuk meraih kesuksesan dalam pemulihan ekonomi di Aceh,” ucapnya. (Faisal)
