Banda Aceh (Waspada Aceh) – Seluruh fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), menyetujui Rancangan Qanun Aceh tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBA) untuk disahkan menjadi Qanun Aceh Tentang APBA 2022.
Persetujuan itu disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi dalam sidang paripurna DPRA, yang dihadiri Sekda Aceh, Bustami Hamzah, di Gedung Utama DPRA, Jumat (23/9/2022).
“Fraksi Partai Aceh dengan ini dapat menerima Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2022, untuk ditetapkan menjadi Qanun Aceh,” kata Juru Bicara Partai Aceh, Mawardi.
Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Partai Demokrat, Golkar, Gerindra, PAN, PNA, PKB, PKS serta PDA. Meski menyetujui, namun fraksi DPRA memberikan masukan terhadap Pj Gubernur Aceh.
Catatan penting yang disampaikan, yaitu Pemerintah Aceh harus serius terhadap penanganan stunting di Aceh. Selanjutnya, melakukan upaya pengurangan angka kemiskinan dan juga penanganan inflasi di Aceh.
Selain itu, fraksi-fraksi juga meminta Pemerintah Aceh dapat meningkatkan pelayanan pada Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin. Mereka meminta Pemerintah Aceh agar mengevaluasi sumber daya manusia yang ada di RSUD dr. Zainoel Abidin, begitu juga halnya dengan dokter spesialis yang harus bersiap (standby) 24 jam di rumah sakit.
Setelah semua fraksi menyampaikan pendapat akhir, Wakil Ketua III DPRA, Safaruddin, yang mengambil alih pimpinan rapat, mengingatkan kepada seluruh anggota DPRA untuk hadir kembali pukul 20:30 WIB. Agendanya mendengarkan penyampaian pendapat akhir Gubernur Aceh terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan APBA Tahun Anggaran 2022.
“Sekaligus penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRA dengan Pj Gubernur Aceh,” tutupnya.
