Pidie (Waspada Aceh) – Upaya pemulihan sektor pendidikan pascabencana di Aceh masih menghadapi sejumlah hambatan. Meski program revitalisasi dan relokasi sekolah terus berjalan, puluhan sekolah yang mengalami kerusakan berat belum dapat direlokasi karena terkendala ketersediaan lahan.
Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, mengatakan hingga kini masih terdapat sejumlah sekolah yang belum bisa dipindahkan ke lokasi baru karena lahan yang menjadi syarat pembangunan belum tersedia.
Pernyataan itu disampaikan saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, dalam peresmian revitalisasi satuan pendidikan tahun 2025 dan penyerahan bantuan revitalisasi tahun 2026 di Kabupaten Pidie, Senin (22/6/2026).
Menurut Murthalamuddin, belakangan muncul berbagai sorotan di media sosial mengenai sekolah yang masih menggunakan bangunan sementara hingga tenda darurat. Ia menegaskan kondisi tersebut bukan karena pemerintah abai, melainkan bagian dari langkah darurat agar proses belajar mengajar tetap berlangsung selama pembangunan dan revitalisasi dilakukan.
“Kita perlu mengklarifikasi banyaknya informasi yang menunjukkan sekolah masih berada di bawah tenda. Sebagian sekolah memang sedang direvitalisasi sehingga siswa dipindahkan sementara ke lokasi lain atau menggunakan bangunan darurat. Jadi bukan berarti pemerintah tidak melakukan intervensi,” ujarnya.
Untuk mendukung proses belajar selama masa pembangunan, Pemerintah Aceh telah menyalurkan bantuan ruang kelas darurat kepada sekolah-sekolah yang terdampak. Pada tahap awal, bantuan diberikan kepada 83 sekolah, kemudian dilanjutkan kepada 31 sekolah lainnya yang membutuhkan penanganan cepat.
Ribuan Sekolah Terdampak Bencana
Berdasarkan hasil verifikasi pemerintah, sebanyak 3.120 sekolah di Aceh terdampak bencana dengan tingkat kerusakan yang berbeda-beda.
Dari jumlah tersebut, 1.287 sekolah atau sekitar 44 persen mengalami rusak ringan, sedangkan 1.382 sekolah atau 47,33 persen mengalami rusak sedang. Sementara ratusan sekolah lainnya masuk kategori rusak berat dan membutuhkan penanganan khusus, termasuk relokasi.
“Dari hasil verifikasi, terdapat 63 sekolah yang harus direlokasi karena kondisi bangunannya tidak lagi memungkinkan untuk dipertahankan di lokasi lama,” kata Murthalamuddin.
Ia menjelaskan sebagian besar proses relokasi sudah berjalan. Namun hingga saat ini masih tersisa sekitar 11 sekolah yang belum dapat direalisasikan karena persoalan lahan belum terselesaikan.
Murthalamuddin menegaskan pembangunan sekolah relokasi mensyaratkan lahan yang sah dan bebas sengketa.
Untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB, penyediaan lahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh. Sementara untuk PAUD, SD, dan SMP menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Adapun sekolah swasta wajib menyediakan lahan atas nama yayasan masing-masing.
“Kendala utamanya memang lahan. Tanah untuk relokasi tidak dibeli oleh kementerian. Lahan harus disediakan oleh pemerintah daerah atau yayasan sesuai kewenangannya,” ujarnya.
Ia mencontohkan sejumlah sekolah di Kabupaten Aceh Tengah yang hingga kini belum dapat direlokasi karena belum tersedianya lokasi baru. Kondisi serupa juga terjadi di beberapa daerah lain yang terdampak bencana berat.
Menurutnya, ada sekolah yang bangunannya sudah rusak total sehingga harus dipindahkan, namun lahan pengganti belum tersedia. Di beberapa wilayah, relokasi juga terkendala karena pemukiman warga ikut dipindahkan pascabencana sehingga membutuhkan waktu untuk menentukan lokasi baru dan menyelesaikan proses pembebasan tanah. Salah satu sekolah yang masih membutuhkan lahan untuk relokasi adalah SMA Negeri 1 Pining.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, mengatakan pemerintah menggandeng TNI untuk mempercepat pembangunan dan revitalisasi sekolah yang mengalami kerusakan berat.
Menurutnya, sekitar 190 sekolah direvitalisasi melalui skema kerja sama dengan TNI dan sejumlah instansi terkait lainnya. “Sebagian revitalisasi, terutama sekolah yang direlokasi dan mengalami kerusakan berat, memang dikerjakan melalui kerja sama dengan TNI dan instansi terkait lainnya,” ujarnya.
Dalam kunjungan ke Pidie, Menteri Abdul Mu’ti meresmikan revitalisasi 21 sekolah yang selesai dibangun pada 2025. Seluruh sekolah tersebut merupakan satuan pendidikan yang terdampak banjir.
Selain itu, Kabupaten Pidie juga mendapatkan alokasi program revitalisasi untuk 93 sekolah pada tahap berikutnya.
Murthalamuddin mengatakan revitalisasi yang diresmikan kali ini difokuskan pada sekolah terdampak banjir. Sementara revitalisasi reguler untuk sekolah nonbencana masih berada dalam tahap verifikasi dan pengusulan ke pemerintah pusat.
“Untuk tahap pertama ini seluruhnya sekolah terdampak banjir. Sedangkan revitalisasi reguler untuk sekolah nonbencana masih dalam proses verifikasi,” katanya. Ia berharap dukungan pemerintah pusat terus berlanjut agar seluruh sekolah yang rusak akibat bencana maupun faktor usia bangunan dapat segera diperbaiki.
“Kalau lahannya sudah tersedia, maka proses revitalisasi dan relokasi bisa segera dilakukan. Karena itu dukungan pemerintah daerah sangat penting agar anak-anak dapat belajar di sekolah yang aman dan layak,” jelasnya. (*)
