“Baik konflik politik, konflik budaya, konflik ekonomi, dan konflik kebijakan, harus dihindari demi pembangunan menuju masyarakat Aceh yang sejahtera“
— Prof Syamsul Rijal —
Perjanjian Damai Aceh atau dikenal dengan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki antara Pemerintah RI dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka), bertujuan untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai.
Pada poin perjanjian MoU Helsinki diamanatkan untuk membentuk Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), dan diharapkan UUPA dapat mengakomodir keinginan masyarakat Aceh.
Nota perjanjian yang ditandatangani masing-masing pihak sebagai suatu pedoman awal, tanda adanya suatu kesepahaman untuk menciptakan perdamaian di Aceh setelah cukup lama didera konflik.
Pada dasarnya kontrak perjanjian tersebut berawal dari perbedaan kepentingan di antara para pihak. Kemudian dilakukan kesepakatan hingga melahirkan beberapa poin perjanjian yang disepakati secara bersama agar tidak terjadi konflik antara GAM dan pemerintah pusat.
Guru Besar Filsafat Islam pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Profesor Syamsul Rijal, kepada Waspadaaceh.com, Selasa (14/12/2021), menyebutkan, adanya MoU dan UUPA merupakan bukti berakhirnya konflik di Aceh.
“MoU dan UUPA menuju damai Aceh adalah isyarat terhentinya konflik dan dimulainya orientasi menuju kesejahtaraan masyarakat,” ucap Syamsul Rijal.
Menurut Syamsul Rijal, terhentinya konflik pada dasarnya bukan hanya konflik bersenjata tetapi segala bentuk benturan yang dapat merintangi upaya membangun Aceh.
Apapun jenis konflik, kata Syamsul Rijal, semua harus dihindari. Baik konflik politik, konflik budaya, konflik ekonomi, dan konflik kebijakan, harus dihindari demi pembangunan menuju masyarakat Aceh yang sejahtera.
Terdepan Menjaga Atmosfer Damai
Pada kegiatan FGD yang diselenggarakan oleh Fraksi Partai Aceh di Aceh Tengah beberapa waktu lalu, alumni sarjana bidang filsafat Islam IAIN Ar-Raniry Banda Aceh ini menyebutkan, semua komponen dan pemangku kepentingan yang menjalankan dinamika pembangunan di Aceh harus sejalan menuju terwujudnya masyarakat sejahtera.
“Politisi harus terdepan menjaga atmosfer damai, jauhkan konflik serta ciptakan kesejehateraan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu dia juga menuturkan, demi merawat perdamaian, perkuatlah komunikasi dengan semua elemen. Hubungan antara pemangku kepentingan yang ada di pusat dan daerah harus selalu terjaga dengan baik demi meminimalisir terjadinya konflik. (Kia Rukiah)
