Banda Aceh (Waspada Aceh) – Puluhan pendemo yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda Mahasiswa Aceh (SPMA) meminta kepada United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) bertanggung jawab atas keberadaan pengungsi Rohingya di Aceh.
Hal itu ditegaskan dalam aksi yang digelar di Simpang Lima, Banda Aceh, Jumat (3/3/2023). Puluhan pendemo datang ke Simpang Lima dengan membawa poster yang berisi kritikan terhadap UNHCR, badan pengungsi PBB.
“Meminta kepada pihak UNHCR dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) untuk bertanggung jawab dan jangan lepas tangan terkait permasalahan dan keberadaan pengungsi Rohingya di Aceh,” sebut Koordinator Lapangan (Korlap) Bobi Risky Furqani.
Dia menyebutkan semenjak tahun 2022, sangat banyak pengungsi Rohingya terdampar di Aceh. Kemudian diterima dan dilayani oleh masyarakat Aceh, namun setelah ditampung beberapa pengungsi Rohingya kabur dari camp penampungan.
“Aceh yang menjunjung tinggi syariat islam sangat mendukung terhadap keberadaan pengungsi Rohingya. Namun kepedulian kami jangan disalahartikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Atas dasar itu, pihaknya menolak keberadaan pengungsi Rohingya, karena hal tersebut dianggap dimanfaatkan oleh pihak UNHCR dan IOM serta dia menilai adanya indikasi perdagangan manusia dalam peristiwa ini. Selain itu, pendemo juga menolak keras Bumi Perkemahan Pramuka Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie untuk dijadikan sebagai camp penampungan pengungsi Rohingya.
Aksi yang dilaksanakan oleh SPMA tidak berlangsung lama, karena aksi tersebut tidak mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Polresta Banda Aceh. Sehingga kepolisian turut mengawal ketat sampai pendemo membubarkan diri. (*)
