Tapaktuan (Waspada Aceh) – Tim Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan, menemukan proyek pembangunan balai pengajian dan asrama pondok pesantren (Ponpes) dari sumber dana otsus tahun 2019 tidak berfungsi atau terbengkalai.
Demikian disampaikan Ketua Pansus I DPRK Aceh Selatan, Masridha, kepada Waspadaaceh.com, Rabu (20/5/2020), di Tapaktuan. Dia meyebutkan, sebanyak 15 paket proyek pembangunan pondok pesantren di Aceh Selatan ini tidak bisa difungsikan karena bangunannya belum rampung.
“Hal ini karena diduga 15 paket proyek dengan anggaran total Rp7,4 miliar atau anggaran masing-masing paket Rp500 juta itu perencanaan awalnya kurang matang,” ungkap Masridha yang turut didampingi anggota Pansus I, Dailami dan Velly Hidayat.
Menurutnya, kurang matangnya perencanaan awal pembangunan Ponpes tersebut karena bangunannya langsung dikerjakan dua lantai. Sehingga, ketika anggaran telah habis bangunan ponpes tidak rampung.
“Tetapi seandainya dengan anggaran masing-masing paket Rp500 juta itu dikerjakan satu lantai, maka kondisinya tidak seperti yang kita temukan,” bebernya.
Atas temuan itu, dia menyayangkan sebab dengan kucuran anggaran yang begitu besar itu tidak dapat membawa mamfaat bagi para santri menimba ilmu di pondok pasantren di Aceh Selatan.
“Kami dari Tim Pansus I DPRK Aceh Selatan menduga pelaksanaan paket proyek tersebut hanya mencari keuntungan bagi rekanan,” pungkasnya.(Faisal)
