Jakarta (Waspada Aceh) – Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, menyatakan mundur dari KPK. Alasan pengunduran diri mantan aktivis korupsi ini disebut masalah sikap dan prinsip.
Febri telah mengirimkan surat pengunduran diri ke Sekretaris Jenderal KPK pada 18 September 2020. Dia pun disebut sudah bertemu dengan pimpinan KPK sehari sebelumnya untuk mengabarkan pengunduran dirinya.
Berita pengunduran diri Febri Dianysah ini beredar hanya beberapa jam setelah pernyataan maaf yang disampaikan Ketua KPK, Firli Bahuri, terkait sidang etik oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang memvonisnya bersalah melanggar etika.
Ketua KPK itu meminta maaf kepada masyarakat Indonesia usai divonis bersalah telah melakukan pelanggaran kode etik berupa penggunaan helikopter untuk kepentingan pribadi.
“Saya pada kesempatan hari ini saya memohon maaf kepada masyarakat Indonesia yang mungkin tidak nyaman,” kata Firli usai mendengar putusan di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (24/9/2020). Dia menyatakan menerima putusan dan mengaku tidak akan mengulangi perbuatan serupa.
Sebagaimana dikutip dari CNNIndonesia.com, soal pengunduran diri Febri ini dibenarkan juga oleh Ketua Wadah Pegawai Ketua KPK, Yudi Purnomo Harahap, dan seorang pegawai Humas KPK.
“Saya sedih mas Febri menyatakan sikapnya mengundurkan diri dari KPK. Sebagai sahabat selama 7 tahun ini saya berharap mas Febri tetap bekerja di KPK, namun pilihan ada di tangan mas Febri,” kata Yudi dalam keterangan tertulis, Kamis (24/9/2020).
Alasan Febri mengundurkan diri dari KPK, menurut Yudi, adalah lebih besar berkenaan dengan persoalan prinsip dan sikap, termasuk terhadap kondisi yang berubah sejak Undang-undang KPK direvisi.
“Masalah prinsip dan sikap,” katanya.
Febri pun mengakui bahwa dirinya telah pamit dari KPK.
“Ya, dengan segala kecintaan saya pada KPK, saya pamit,” kata Febri ketika dikonfirmasi lewat pesan singkat.
Febri bekerja di KPK setelah sekian lama berkecimpung di LSM antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW). Dia sempat ditunjuk menjadi juru bicara lembaga anti rasuah itu pada 2016 lalu. (**)
