Jubir KPA Azhari Cage juga menyampaikan kepada Sofyan Jalil dan Ahmad Muzani bahwa persoalan ini sudah 17 tahun berlarut-larut semenjak perdamaian ditanda tangani. Dia mengharapkan agar pembagunan kebun eks kombatan segera tuntas.
“Jadi bukan hanya penyerahan tanah kalau cuma tanah masyarakat Aceh juga bisa mengambil sendiri karena tanahnya tanah Aceh juga. Tapi ini harus benar-benar dibangun kebun sesuai dengan MoU Helsinki dan juga harus ada perhatian juga terhadap tapol napol dan anak-anak korban konflik lain,” ujar Azhari.
Selama ini, menurutnya, Badan Reintegrasi Aceh (BRA) juga kewalahan karena anggaran yang tersedia untuk program eks kombatan, tapol napol dan masyarakat korban konflik sangat terbatas.
“Kami terus berusaha agar butir-butir MoU benar-benar dituntaskan. Kalau ada suara-suara sumbang biarkan saja yang penting kami terus bekerja dan terus berusaha agar kewenangan yang dimiliki Aceh bisa segera terimplementasikan,” tuturnya.
Tgk Aiyub menambahkan bahwa MoU merupakan perjanjian damai antara GAM dengan Pemerintah Republik Indonesia agar benar dijalankan dan persoalan konflik benar-benar selesai. Hal itu dibenarkan oleh Anggota DPR RI asal Aceh, Fadlullah alias Dek Fat sambil memaparkan tentang kilas balik konflik Aceh dahulu.
Hadir dalam pertemuan itu, Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI, Sofyan Jalil, Menteri ATR/BPN, Aburazak, Wakil Ketua KPA Pusat, Tgk Aiyub, Bupati Pidie Jaya, Jubir KPA Azhari Cage, Kanwil BPN Aceh, Anggota DPR RI asal Aceh Fadlullah, Ketua Banleg DPR RI serta Jubir Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak. (sulaiman achmad)
