Jakarta — Presiden Joko Widodo memutuskan meniadakan Ujian Nasional (UN) Tahun 2020 karena tingkat penyebaran virus Corona atau COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan. Keputusan meniadakan UN diambil dalam rapat terbatas hari ini.
“Presiden Joko Widodo memutuskan meniadakan UN Tahun 2020 yang sebelumnya sudah ada kesepakatan UN dihapus mulai tahun 2021,” kata Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman melalui keterangan tertulis, Selasa (24/3/2020).
“UN ditiadakan untuk tingkat SMA atau setingkat Madrasah Aliyah, SMP atau setingkat Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Dasar (SD) atau setingkat Madrasah Ibtidaiyah,” lanjut Fadjroel Rachman.
Beberapa jam sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI sepakat, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk tahun 2020, resmi ditiadakan.
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, mengatakan DPR dan Kemendikbud sepakat UN 2020 ditiadakan untuk melindungi para siswa dari penyebaran virus Corona atau COVID-19.
“Dalam rapat konsultasi DPR dan Kemendikbud, disepakati pelaksanaan UN SMP dan SMA ditiadakan, untuk melindungi siswa dari COVID-19,” lanjut Syaiful Huda dalam keterangannya, sebagaimana dikutip dari Antara, Selasa (24/3/2020).
Kesepakatan itu, kata dia, didasarkan atas penyebaran COVID-19 yang kian masif. Semestinya, berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan, UN SMA dilaksanakan pada 30 Maret 2020. Begitu juga UN SMP yang dijadwalkan paling lambat pada akhir April 2020.
“Penyebaran wabah COVID-19 diprediksi akan terus terjadi hingga April. Jadi tidak mungkin kita memaksakan siswa berkumpul melaksanakan UN di bawah ancaman wabah, sehingga kami sepakat UN ditiadakan,” katanya.
Menurut Huda, Kemendikbud sedang mengkaji opsi pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai pengganti UN. Kendati demikian, opsi tersebut hanya akan diambil jika sekolah mampu menyelenggarakan USBN dalam jaringan (daring). (**)
