Banda Aceh (Waspada Aceh) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara. Mulyadi CH, mengapresiasi dan mendukung penuh upaya Gubernur Aceh dalam mengambil alih pengelolaan Blok B di Kabupaten Aceh Utara.
Ha itu disampaikan Mulyadi dalam rapat konsultasi DPRK Aceh Utara bersama Plt Gubernur Aceh di Pendopo Gubernur, Banda Aceh, Selasa (28/7/2020).
Mulyadi mengatakan, semasa aktif selama 70 tahun kawasan Blok B di Aceh Utara terus dieksploitasi oleh pihak asing, sedang masyarakat sekitar tidak merasakan manfaatnya.
“Yang ditinggalkan ke kita hanya rangka besi dan jalan yang jelek. CSR nya juga tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi bagusnya Block B harus diambil alih terlebih dahulu, selebihnya bisa dilaksanakan secara B to B,” ujar Mulyadi CH.
Dalam kesempatan sama, Ketua Komisi III DPRK Aceh Utara, Razali (Abu) mengatakan, selama ini masyarakat yang tinggal di kawasan Blok B masih hidup di bawah garis kemiskinan, akibat kurangnya keterlibatan masyarakat setempat.
Maka itu, kata Razali, perlu keterlibatan perusahaan/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan Blok B tersebut.
“Kita punya Perusahaan Daerah Pase Energi (PDPE), Saat ini sedang dalam proses pengalihan PDPE menjadi PT. Pasee Energi,” ujar Abu.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengaku sangat bersyukur dan berterimakasih kepada seluruh anggota DPRK Aceh Utara yang sudah mendukung kerja kerasnya selama ini.
“Saya sangat bersyukur dan berbahagia dengan kedatangan bapak sekalian yang mendukung Pemerintah Aceh untuk mengambil alih pengelolaan Blok B,” kata Nova dalam pertemuan tersebut.
Menurut Nova, dukunga DPRK Aceh Utara menjadi sebuah semangat baru serta menunjukkan kesamaan persepsi antara Pemerintah Aceh dan Kabupaten Aceh Utara dalam mencapai kedaulatan yang hingga saat ini terus diperjuangan.
“Ini tinggal sedikit lagi, kita harus kompak dan kita sepakati untuk ambil alih dahulu,” kata Nova.
Dia mengaku, bukan perkara mudah mendapatkan peluang untuk mengambil alih pengelolaan Blok B agar bisa dikelola secara mandiri oleh Pemerintah Aceh melalui perusahaan milik pemerintah PT. PEMA.
“Yang terpenting tugas saya sebagai Gubernur saat ini mengabil kembali kedaulatan kita yang sejak duhulu kita perjuangkan, yaitu Blok B dan usaha migas, selanjutnya akan kita kelola secara b to b,” ujar Nova.
Nova menuturkan, setelah rentetan persoalan pengambil alihan Blok B sudah selesai, pemerintah akan melanjutkan pengoperasian pengelolaan Blok B di kawasan Aceh Utara tersebut. Nantinya hasil pertama dari Blok B akan diutamakan untuk pembangunan infrastruktur di lingkungan sekitar seperti perbaikan jalan operasional yang kini sudah rusak.
Terkait tawaran investasi dan kerja sama Pemerintah Aceh Utara dengan PT. PEMA dalam mengelola Blok B, dia mengaku membuka lebar peluang itu kepada investor lokal.
“Kita targetkan vendor, kontraktor dan sumber daya manusia semua jangan lagi pakai orang luar, kita harus berdayakan orang kita,” kata Nova.
Rapat konsultasi DPRK Aceh Utara dipimpin langsung oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Teuku Ahmad Dadek, didampingi Kepala Biro Ekonomi, Amirullah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Mahdinur, dan Direktur PT. PEMA, Zubir Sahim. (Ria)
