Banda Aceh (Waspada Aceh) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepada Penjabat (Pj) Gubernur Aceh dan Pj bupati atau wali kota, memanfaatkan waktu selama dua tahun untuk memperbaiki Aceh.
Hal itu disampaikan Tito saat kunjungan kerja ke Aceh bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Kamis (22/12/2022).
Pada kesempatan tersebut, Tito menyampaikan Aceh merupakan salah satu provinsi yang paling banyak dipimpin oleh seorang penjabat. Mulai dari gubernur hingga 21 kepala daerah kabupaten atau kota dipimpin oleh penjabat.
Di bawah pimpinan penjabat, dia mengharapkan terjadi perubahan di Aceh. Seperti penurunan angka kemiskinan dan stunting serta bertambahnya PAD. Menurutnya, selama ini Aceh tetap menempati urutan pertama termiskin di Sumatera karena ada yang salah dengan manajemennya.
“Hal ini harus diselesaikan dengan kekompakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dengan legislatif. Baik DPRA dan DPRK. Kita harus mengubah konsepnya, jangan sampai nanti uangnya stop sampai di tingkat elit pejabat yang tidak turun ke rakyat,” sebutnya.
Apalagi, jika dilihat dari proporsi anggaran, hampir sebagian besar Aceh tergantung pusat. Artinya Aceh belum kreatif dan belum ada terobosan kreatif. Kemudian, komposisi anggaran belanjanya sebagian besar juga digunakan untuk belanja pegawai barang jasa, untuk rakyat hanya 20-25 persen biaya modal.
“Ini harus ada perbaikan dan momentum perbaikan itu adalah ketika ada Pj. Karena Pj tidak punya hambatan politik, dia bukan kader partai politik dan bersifat netral,” jelasnya.
Di samping itu, Pj tidak terbebani biaya politik seperti kampanye yang menghabiskan ratusan miliar. Untuk itu sekali lagi dia menegaskan, kepada Pj agar memanfaatkan kesempatan emas untuk mengubah manajemen dan berpikir untuk mengembangkan potensi-potensi yang bisa mendatangkan PAD.
Mendagri akan mengevaluasi kinerja masing-masing Pj selama tiga bulan sekali. “Kemendagri akan mengevaluasi kinerja Pj,” tegasnya.
Terakhir, dia berpesan kepada Pj agar punya konsep untuk memperbaiki manajemen yang ada terutama masalah pendapatan dan belanja tepat sasaran untuk rakyat. (*)
