Kutacane (Waspada Aceh) – Komisi-komisi DPRK Aceh Tenggara, sejak 12-14 Nopember 2019, mulai turun ke lapangan dan SKPK sebagai mitra kerja untuk melihat realisasi fisik, keuangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten setempat.
Sekretaris DRPK, M.Hatta Desky melalui Kabag Risalah dan Hukum, Ridwan Bangko kepada Waspada, Jumat (15/11/2019) mengatakan, untuk mencari masukan terkait realisasi APBK Perubahan 2019, dewan menurunkan 4 Komisi DPRK ke mitra kerja masing-masing.
Komisi A, diantaranya turun ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan SDM, Badan Kesbangpol, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kute dan Dinas Dukcapil.
Komisi B turun ke Disperindag, Dinas Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM dan Inspektorat Kabupaten.
Sedangkan Komisi C yang diketua Gabe Martua Tambunan dan anggota Luhut Simanjuntak, Roy Hendra Purnama, Win Bungsu (Edol), Julia Susanti dan Timbul Hasudungan Samosir, turun ke Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perkimtan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Komisi D turun ke Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Dinas syari’at Islam dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.
Kepada Waspada, Ketua Komisi C, Gabe Martua Tambunan mengatakan, pada prinsipnya, turunnya anggota komisi C ke SKPK sebagai mitra kerja, hanya untuk melihat realisasi keuangan, relaisasi fisik dan realisasi PAD yang dibebankan untuk menjadi kewajiban dinas, badan dan kantor, khusus tahun 2019
Masukan dan temuan tersebut digunakan sebagai masukan untuk bahan bahasan tambahan nantinya, terutama saat dewan nantinya mulai membahas rancangan APBK 2020 yang akan diajukan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara. (Ali Amran)
