Banda Aceh (Waspada Aceh) – Berkaca dari rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Perwakilan Aceh menyiapkan sedikitnya 32 orang untuk memantau Pemilu 17 April 2019.
Hal itu disampaikan Sekretaris KPI Aceh, Evany Claura Yanti, dalam media briefing bertema ‘Perlindungan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional dan Pengawasan Suara Caleg Perempuan Dalam Pemilu 2019’, Selasa (2/4/2019).
Selain menyatakan sikap resminya untuk mendukung caleg perempuan, lembaga yang bergerak dalam pengorganisasian kelompok perempuan ini juga mengimbau seluruh caleg untuk berpolitik secara damai, serta memerangi segala bentuk ujaran kebohongan dan kebencian.
Untuk pemantauan Pemilu, pihaknya bakal mengawal proses pemungutan hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara nanti.
Evany menjelaskan, tim pemantau ini semula telah didaftarkan melalui KPI Nasional di bawah Bawaslu RI. Sementara di Aceh, mereka tinggal melapor ke Bawaslu tingkat provinsi. Ada 32 pemantau yang akan disebarkan di beberapa kabupaten/kota, seperti Lhokseumawe, Banda Aceh, dan Aceh Besar.
“Calon yang didukung ada di semua level parlemen, baik DPRK, DPRA, hingga DPR RI,” kata dia.
Dengan inisiatif ini, mereka berharap angka keterpilihan caleg perempuan bisa meningkat. Sejauh ini, sudah ada 23 caleg yang telah melakukan kunjungan politik ke KPI Aceh. Evany meminta caleg perempuan yang terpilih nanti tetap konsisten dan berkomitmen pada tugas pokok dan fungsi mereka.
“Di parlemen, mereka akan bergelut pada masalah anggaran, regulasi, dan pengawasan. Lebih dari itu, kita meminta mereka fokus pada program perlindungan sosial, menjadi caleg yang diharapkan bisa menyuarakan hak-hak masyarakat,” tambah dia.
Inisiatif untuk membentuk tim pemantau suara perempuan ini muncul lantaran keprihatinan KPI pada pengalaman Pemilu beberapa periode yang lalu. Dia mengaku, selama caleg perempuan rawan kehilangan suaranya.
“Hanya orang-orang tertentu yang boleh mengawal penghitungan suara secara resmi. Kita perlu masuk untuk mengantisipasi jika terjadi kecurangan, seperti adanya ketidaksinkronan kertas suara caleg perempuan. Ini bisa jadi bukti otentik bagi kami,” pungkas Evany. (Fuadi)
