Aceh Besar (Waspada Aceh) – Konflik bersenjata yang berlangsung selama 29 tahun di Aceh ditaksir menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp107,4 triliun. Konflik tersebut juga menyebabkan ribuan orang meninggal dunia.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Ormas (Kesbangpol) Aceh, Muksalmina, dalam dialog kebijakan usai pemutaran film dokumenter Inong Peudame-Together, We Were Brave di Orion Hall, Aceh Besar, Rabu (30/9/2026).
“Korban lebih kurang sekitar 10 ribu sampai 30 ribu jiwa. Kerugian Rp 107,4 triliun, estimasi biaya ekonomi konflik selama 29 tahun,” kata Muksalmina.
Menurut Muksalmina, kerugian tersebut tidak hanya berkaitan dengan korban jiwa. Konflik turut berdampak terhadap fasilitas, aktivitas ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat Aceh.
Dia juga menyinggung dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diterima Aceh. Menurutnya, sejak 2008, total dana Otsus yang diterima Aceh mencapai sekitar Rp 8,8 triliun.
Konflik Aceh berlangsung sejak 1976 dan berakhir melalui proses perdamaian yang ditandai dengan penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.
Sebelum perdamaian tercapai, Aceh melewati sejumlah fase konflik. Di antaranya operasi militer, pencabutan status Daerah Operasi Militer (DOM) pada 1998, *Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh* pada 2000, hingga pemberlakuan darurat militer pada 2003.
Situasi kemudian berubah setelah tsunami melanda Aceh pada Desember 2004. Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) selanjutnya menandatangani MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.
Kini, perdamaian Aceh telah memasuki tahun ke-21. Muksalmina mengatakan menjaga perdamaian justru menjadi tantangan tersendiri setelah konflik berakhir.
“Kita sekarang sudah berada di 21 tahun. Tinggal 8 tahun lagi, kita sudah sama, karena kita ada antara konflik dengan damai. Semakin lama menjaga semakin sulit, seperti menjaga anak-anak, semakin besar maka semakin sulit,” ujarnya.
Dia menyebut persoalan pengelolaan sumber daya alam, pertambangan, gas, bencana, dan ekonomi sebagai sejumlah tantangan yang harus dikelola pemerintah dan masyarakat.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui pembangunan dan dialog agar tidak berkembang menjadi persoalan baru.
Muksalmina juga menyoroti peran perempuan dalam perjalanan konflik dan perdamaian Aceh. Dia mengatakan perempuan tidak hanya menjadi korban, tetapi juga memiliki peran dalam menjaga perdamaian.
“Itu menjadi catatan sejarah. Karena ini juga akan menjadi hal yang harus kita pahami, bahwa perempuan bukan hanya jadi korban, tapi perempuan juga bisa mengambil peran. Nah, ini semuanya rangkaian dari konflik yang sangat panjang,” katanya.
Dia berharap pengalaman konflik selama hampir tiga dekade menjadi pembelajaran bagi Aceh untuk mempertahankan perdamaian yang telah berlangsung lebih dari dua dekade. (*)
