Banda Aceh (Waspada Aceh) – Dua puluh satu tahun setelah penandatanganan MoU Helsinki, kisah perempuan dalam memperjuangkan dan merawat perdamaian Aceh kembali diangkat melalui film dokumenter Inong Peudame: Together, We Were Brave.
Film dokumenter tersebut diputar di Orion Hall, Aceh Besar, Rabu (30/9/2026), sekaligus dirangkai dengan dialog kebijakan bertema “Kepemimpinan Perempuan untuk Perdamaian, Aksi Kemanusiaan, dan Aceh yang Tangguh.”
Film berdurasi 26 menit itu menampilkan kisah 12 tokoh, terdiri dari aktivis perempuan, penyintas, tokoh masyarakat dan kelompok perempuan akar rumput di Aceh.
Film ini diproduksi UN Women Indonesia bersama AMAN Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Kisah para tokoh memperlihatkan pengalaman perempuan selama masa konflik hingga pascakonflik, termasuk keterlibatan mereka dalam membuka ruang dialog, menyuarakan perdamaian dan memperkuat ketangguhan masyarakat di tingkat komunitas.
Pendiri dan Pemimpin Pesantren Diniyah Dayah Darussalam, Umi Hanisah, yang menjadi salah satu kontributor film, mengatakan pengalaman perempuan dalam perjalanan perdamaian Aceh perlu terus diwariskan kepada generasi berikutnya.
“Tokoh perempuan terus menyuarakan perdamaian, membuka dialog di berbagai ruang dan menuntut ruang aman agar perempuan bisa beraktivitas dengan damai dan tanpa takut,” kata Umi Hanisah.
Menurutnya, perdamaian yang telah dirasakan masyarakat Aceh bukan sesuatu yang cukup dikenang, tetapi perlu terus dirawat dan diwariskan.
Programme Manager for Governance, Peace and Resilience, Yulies Puspitaningtyas mengatakan, film tersebut tidak hanya menjadi ruang untuk mendokumentasikan kisah para perempuan yang terlibat dalam perjalanan perdamaian Aceh.
Menurutnya, masih banyak perempuan yang kontribusinya tidak tercatat dalam narasi sejarah utama, meski berperan dalam membangun perdamaian dari tingkat komunitas.
“Kami berharap film ini juga bermanfaat untuk membuka lebih banyak diskusi, pembelajaran dan membuka banyak kesempatan baru untuk kerja-kerja pemberdayaan dan kesetaraan bagi semua,” ujarnya.
Perempuan Bukan Hanya Korban
Manajer IDEA AMAN Indonesia, Ghufron, mengatakan pengalaman perempuan Aceh perlu kembali ditempatkan sebagai bagian penting dari narasi perdamaian.
Menurutnya, perempuan bukan hanya kelompok yang terdampak konflik, tetapi juga memiliki peran sebagai aktor perdamaian dan keamanan.
“Perempuan bukan hanya korban, tetapi juga aktor perdamaian dan keamanan yang sejak dari komunitas ikut merawat perdamaian dan mendorong perubahan,” ungkapnya.
Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi Aceh maupun daerah lain dalam melihat kontribusi perempuan dalam proses perdamaian.
Pemutaran film Inong Peudame dilanjutkan dengan dialog kebijakan yang membahas keterkaitan pengalaman perempuan dalam membangun perdamaian dengan agenda kemanusiaan dan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana.
Dialog yang dimoderatori Ketua Presidium Balai Syura, Dr. Rasyidah membahas pengalaman perempuan Aceh dan kaitannya dengan implementasi serta pelokalan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) 2026–2029 yang saat ini dalam proses finalisasi.
Forum tersebut juga membahas agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (Women, Peace and Security/WPS), serta penguatan ketangguhan masyarakat melalui program KITA TANGGUH yang diinisiasi Kemenko PMK.
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Dr. Lilik Kurniawan mengatakan pengalaman perempuan Aceh dapat menjadi pembelajaran dalam membangun ketangguhan masyarakat yang inklusif.
“Pembelajaran dari perempuan Aceh dapat memberikan kontribusi penting bagi upaya tersebut, khususnya dalam memperkuat kesiapsiagaan berbasis masyarakat dan sistem perlindungan,” ujarnya.
Menurut Lilik, penguatan ketangguhan masyarakat juga membutuhkan penggunaan data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia dan disabilitas.
Hal itu diperlukan agar kebutuhan kelompok masyarakat yang berbeda dapat diperhitungkan dalam perencanaan kesiapsiagaan, penanganan bencana dan proses pemulihan.
Dialog juga menyoroti keterkaitan agenda WPS dengan pengurangan risiko bencana, termasuk pembelajaran dari pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatra pada akhir November 2025.
Kegiatan tersebut diikuti lintas pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat sipil, kelompok orang muda, pakar hingga mitra pembangunan.
Setelah peluncuran di Aceh Besar, film Inong Peudame akan diperluas melalui pemutaran berjejaring yang dilakukan kelompok perempuan, jejaring masyarakat sipil dan para kontributor film.
Pemutaran komunitas dijadwalkan berlangsung pada 1–19 Oktober 2026.
Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperluas jangkauan film sekaligus membuka percakapan di tingkat komunitas mengenai pengalaman perempuan dalam perjalanan perdamaian Aceh.
Selain itu, pemutaran berjejaring diharapkan dapat merawat ingatan kolektif mengenai peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan serta meneruskan pembelajaran tersebut kepada generasi berikutnya.
Kelompok yang berpartisipasi juga diundang membagikan ulasan dan refleksi pemutaran melalui media sosial organisasi masing-masing. (*)
