Lhokseumawe (Waspada Aceh) – Di tepian muara sungai yang membelah Desa Kuala, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, kini berdiri kokoh bangunan penahan tanah yang baru selesai dibangun. Talud Kuala Meuraksa di tepi aliran air itu bukan sekadar bangunan beton dan batu, tapi juga menjadi benteng pelindung bagi kawasan yang menjadi tumpuan hidup ratusan keluarga nelayan dan petani tambak, setelah terdampak bencana pada akhir November 2025.
Sebelum pembangunan talud dan normalisasi sungai dilakukan, pemandangan di kawasan ini sungguh berbeda. Pendangkalan parah membuat aliran air menyempit. Perahu nelayan sulit masuk ke sungai, terpaksa menunggu air pasang baru dapat berlabuh. Petani tambak pun tak kalah kesulitan; air yang mengalir ke lahan budidaya terhambat, mengancam masa depan hasil panen mereka.
“Sebelum dinormalisasi, sungai sudah mengalami pendangkalan. Kondisi itu merugikan nelayan karena perahu tidak bisa masuk. Setelah dilakukan normalisasi, alhamdulillah, perahu sudah lancar kembali memasuki sungai. Tidak perlu menunggu air pasang lagi,” ungkap Rizal Fandi, Sekretaris Desa Kuala, saat ditemui di lokasi pada akhir Oktober 2026.
Pembangunan talud dan penguatan tepian sungai ini dibiayai dari dana Tambahan Transfer ke Daerah (TKD Tambahan) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Lhokseumawe, dengan total anggaran mencapai Rp1,2 miliar (Rp1.286.200.000). Pekerjaan ini mencakup pengikisan dan pengerukan sedimen yang menumpuk di dasar sungai, serta pembangunan dinding penahan tanah untuk mencegah pengikisan tebing akibat hantaman arus dan pasang surut air laut.
Manfaatnya langsung terasa. Aliran air yang dulu terhambat kini kembali lancar. Perahu nelayan dapat keluar-masuk sungai lebih leluasa, tanpa lagi terhalang lumpur di dasar muara. Sirkulasi air menuju areal tambak pun membaik, memberi harapan bagi petani untuk kembali mengelola lahannya dengan lebih tenang.
Begitupun Rizal jujur menyampaikan, aktivitas belum sepenuhnya normal. “Sudah membaik, tetapi belum normal 100 persen karena muara sungainya masih perlu dinormalisasi lagi,” ujarnya.
Posisi Desa Kuala yang menerima aliran dari berbagai anak sungai membuat kawasan ini rawan pendangkalan berulang. Pengikisan tepian di sekitar tambatan perahu Kampung Nelayan juga masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak. Oleh karena itu, masyarakat menyampaikan harapan agar pembangunan dinding penahan dapat dilanjutkan sepanjang sekitar 1.500 meter hingga mendekati muara sungai, sehingga perlindungan yang diberikan menjadi menyeluruh dan berkelanjutan.
Selain infrastruktur, warga juga membutuhkan dukungan untuk bangkit kembali secara ekonomi. Banjir tahun lalu menyebabkan petani tambak gagal panen dan merusak sejumlah perahu nelayan. Bantuan modal usaha, bibit dan pakan untuk tambak, serta perahu bagi nelayan yang peralatannya rusak, menjadi harapan yang disampaikan warga agar perbaikan lingkungan dapat diiringi pemulihan penghidupan mereka.
Memulihkan Sungai, Menyelamatkan Masyarakat
Penanganan sungai di Kuala Meuraksa merupakan bagian penting dari Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026–2028. Tercatat tidak kurang dari 35 titik kerusakan sungai di seluruh Provinsi Aceh pascabencana akhir 2025. Strategi pemulihannya mencakup pengerukan dasar dan muara sungai, penguatan tebing pada bagian kritis, serta penanganan terpadu dari hulu hingga hilir agar sedimentasi tidak kembali menumpuk dan menyebabkan banjir berulang.
Ketua Satgas Nasional PRR Pascabencana Sumatera yang juga Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, berulang kali menegaskan pentingnya prioritas penanganan sungai yang mengalami pendangkalan parah.
“Penumpukan sedimen mengurangi daya tampung sungai. Ketika hujan lebat turun, air lebih mudah meluap dan kembali menggenangi kawasan sekitarnya. Tolong jadikan ini skala superprioritas untuk normalisasi sungai, terutama di daerah yang rawan banjir susulan,” ujar Tito dalam salah satu rapat koordinasi.
Tito meminta Kementerian PU ikut mendukung penanganan sungai yang menjadi kewenangan daerah, mengingat kapasitas fiskal sejumlah pemerintah daerah masih terbatas pascabencana.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Apri Artoto, melaporkan hingga 25 Oktober 2026, Kementerian PU menangani 33 sungai kewenangan pusat di tiga provinsi dengan progres rata-rata 19,19 persen. Khusus penanganan muara, dari 29 yang direncanakan, empat telah selesai dan enam sedang berjalan. “Muara adalah titik kendali aliran yang menentukan stabilitas dari hulu hingga hilir. Jika muara tersumbat, seluruh alur di atasnya akan terganggu,” jelas Apri.
Sektor sumber daya air secara keseluruhan memperoleh pagu anggaran Rp7,85 triliun untuk pemulihan di tiga provinsi terdampak, yang digunakan untuk penanganan sungai, muara, sabodam, serta pengendalian sedimen secara terpadu.
Secara umum, Kota Lhokseumawe menerima alokasi Tambahan Transfer ke Daerah (TKD Tambahan) sebesar Rp124.971.038.000, yang seluruhnya telah diterima di rekening kas daerah per pertengahan Oktober 2026. Dana tersebut menjadi sumber penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan pemulihan, termasuk pembangunan talud yang kini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Kuala.
Talud Kuala Meuraksa yang kini berdiri kokoh adalah bukti bahwa langkah awal pemulihan telah diambil. Perahu lebih bebas berlayar dan air lebih lancar mengalir ke tambak nelayan. (*)
