Banda Aceh (Waspada Aceh) – Aksi perundungan atau bullying yang marak terjadi di lingkungan sekolah tidak boleh dipandang sekadar kenakalan remaja biasa. Lebih dari itu, perilaku agresif ini merupakan muara dari kompleksnya masalah emosi, pola asuh keluarga, hingga tekanan lingkungan pergaulan siswa.
Hal tersebut disampaikan Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Wilayah Aceh yang juga Wakil Dekan III Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Dr. Barmawi, Jumat (25/9/2026).
Menurut Barmawi, munculnya dorongan seorang siswa melakukan perundungan terhadap teman sebaya dipicu oleh berbagai indikasi yang saling berkaitan, mulai dari faktor internal hingga eksternal.
“Dari faktor individu, pelaku biasanya terdorong keinginan mendapat perhatian, merasa perlu menunjukkan status sosial, atau pengaruh geng sekolah. Banyak dari mereka yang sebenarnya mengalami kesulitan dalam mengelola emosi,” ujar Dr. Barmawi.
Selain faktor internal, Barmawi menyoroti dua pemicu utama lainnya, yakni lingkungan keluarga dan pengaruh teman sebaya. Pola asuh yang terlalu keras, minimnya pengawasan orang tua, konflik internal rumah tangga, hingga seringnya anak menonton perilaku agresif di media menjadi faktor dominan yang menumbuhkan perilaku meniru pada anak.
“Di sisi lain, keinginan untuk diterima dalam kelompok (peer group) serta riwayat anak yang pernah menjadi korban perundungan di masa lalu juga dapat membentuk lingkaran setan, di mana mantan korban berganti peran menjadi pelaku perundungan baru,” jelasnya.
Pelaku Juga Mengalami Gangguan Psikologis
Lebih lanjut, akademisi UIN Ar-Raniry ini mengungkapkan bahwa pelaku perundungan pada dasarnya juga berpotensi memiliki persoalan psikologis. Perilaku mudah marah, frustrasi, impulsif, hingga ketidakmampuan membangun hubungan sosial yang baik menjadi sinyal kuat adanya masalah emosional pada diri pelaku.
Oleh karena itu, Barmawi menegaskan pentingnya peranan proaktif dari Guru Bimbingan dan Konseling (BK) di setiap satuan pendidikan. Penanganan pelaku perundungan tidak boleh sebatas pemberian sanksi akademis semata.
“Guru BK harus hadir memberikan pendampingan secara permanen. Fokus utamanya adalah melatih regulasi emosi, menumbuhkan rasa empati, mengasah keterampilan sosial, serta mengajarkan teknik penyelesaian konflik tanpa kekerasan,” tegasnya.
Dampak negatif dari praktik perundungan dirasakan oleh kedua belah pihak. Bagi korban, perundungan dapat memicu rasa cemas berlebih, ketakutan, penurunan motivasi belajar, hingga kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial.
Apabila perundungan terjadi secara terus-menerus, terorganisir, dan melibatkan banyak pelaku, dampak psikologis yang ditanggung korban akan jauh lebih berat, bahkan berpotensi menimbulkan trauma jangka panjang.
“Untuk korban dengan tingkat stres berat, sangat dibutuhkan penanganan dari profesional seperti psikolog, tokoh agama (ustadz), serta dukungan moral yang kuat dari keluarga dan warga sekolah,” tambah Ketua HIMPSI Aceh tersebut.
Sementara bagi pelaku, jika perilaku agresif ini tidak segera diintervensi, mereka akan mengalami hambatan serius dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat di masa depan, baik dengan lingkungan keluarga, pendidik, maupun masyarakat luas.
Dr. Barmawi mengimbau agar Pihak Sekolah dan Orang Tua memperkuat sinergi dalam memutus mata rantai kekerasan di sekolah.
Pihak sekolah diminta merumuskan aturan yang jelas dan tegas terkait larangan segala bentuk perundungan, termasuk mengintensifkan pengawasan di titik-titik rawan sekolah maupun media digital (cyberbullying).
“Orang tua juga harus menjadi suri tauladan di rumah dan peka terhadap perubahan sikap anak, misalnya jika anak mendadak menjadi pendiam atau takut pergi ke sekolah. Kolaborasi antara rumah dan sekolah adalah kunci utama meminimalisir kekerasan verbal maupun non-verbal,” jelasnya. (*)
