Kuala Lumpur (Waspada) – Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr Mahathir Mohamad berharap
Pemilu dan Pilpres di Indonesia pada 17 April 2019, terselenggara lancar, tertib, dan aman.
“Kuncinya jangan ada kecurangan, jangan ada penipuan suara rakyat, apalagi sampai terjadi pembunuhan,” kata Mahathir menjawab pertanyaan Tim Waspada di kantornya di Kompleks Pemerintahan Putra Jaya, Malaysia, Senin (1/4/2019).
Kata Mahathir, siapapun nanti yang menang atas pilihan rakyat harus dihormati. Malaysia sebagai negara jiran, dan negara-negara lain, tidak boleh ikut campur Pilpres di Indonesia.
“Tidak betul kalau saya sokong salah satu Capres, seperti diberitakan di media massa. Kebetulan masa (waktu) itu saya bertemu dengan Presiden Jokowi di rumah Ibu Megawati, lalu ditanya banyak wartawan, seakan saya mendukung Jokowi.”
“Siapapun yang menang tidak ada masalah dengan Malaysia. Hubungan baik tetap berjalan,” tegas Tun Mahathir menjawab pertanyaan khusus Waspada.
Menurut Mahathir, Pilpres harus dijaga agar berlangsung demokratis. Suara rakyatlah
yang menentukan siapa yang menjadi pemimpin di sebuah negara. Pihak yang
menang harus menjalankan roda pemerintahan dengan benar, dan pihak yang kalah
harus sabar menunggu lima tahun lagi untuk bertarung dalam pemilihan raya.
“Harus ikuti peraturan perundangan. Saya sendiri harus menunggu 15 tahun, dan di luar dugaan bisa menang karena rakyat sudah pintar memilih pemimpin, tidak ingin memimpin
korupsi, pencuri uang rakyat,” ungkapnya.
Dia mengenang lawannya Najib Razak, yang menurutnya menggunakan segala cara, memakai “kuku besi” untuk mendapatkan sokongan dengan membeli suara rakyat.
Mahathir menambahkan, bukan bermaksud membanggakan diri, sesungguhnya dia sendiri tidak yakin bisa meraih suara mayoritas dalam pilihan raya tahun lalu. Apalagi lawannya begitu kuat, didukung partai berkuasa Barisan Nasional dan UMNO, yang sudah memerintah selama 60 tahun.
Dia menyatakan keprihatinannya di sejumlah negara Islam di Arab karena pihak yang kalah dalam pemilihan presiden tidak mau mengakui kekalahannya. Lalu memobilisasi massa untuk turun ke jalan, demonstrasi, menghalangi terbentuknya pemerintahan baru.
Pada akhirnya timbul kerusuhan. Yang terpilih tidak dapat menjalankan pemerintahannya, terus didemo sehingga militer mengambil alih pemerintahan, seperti di Mesir, kata Mahathir.
Justru itu, PM Mahathir kembali mengingatkan perlunya Pemilu dan Pilpes yang jujur, adil dan demokratis. Kalau rakyat sudah memilih, siapapun yang menang wajib didukung, beri
kesempatan menjalankan roda pemerintahan. (tim)
